Siaran Pers Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA)

Banda Aceh, 15 Agustus 2010

Sehubungan dengan peringatan hari bersejarah penandatangan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005, SIRA merasa perlu mengingatkan kepada pemerintah RI atas kewajiban-kewajibannya yang belum dipenuhi dalam mengadakan dan melaksanakan undang-undang serta peraturan yang diperlukan sebagaimana ditentukan dalam MoU RI-GAM tersebut.

Kegagalan, penundaan yang berlarut-larut, pelaksanaan yang tidak maksimal, telah menimbulkan kegelisahan yang berat di kalangan rakyat Aceh, apalagi mengingat pernyataan Presiden SBY bahwa Pemerintah Pusat akan mengakhiri semua komitmennya terhadap UUPA pada akhir tahun 2010 ini, yang hanya tinggal beberapa bulan saja lagi.

Kekecewaan rakyat Aceh telah mencapai puncaknya ketika Menteri Keuangan menyatakan akan menganulir RPP Sabang sehingga menimbulkan reaksi demikian keras yang mengancam proses perdamaian yang sedang berjalan baik di Aceh. SIRA melihat insiden terakhir ini, dari serangkaian tindakan-tindakan Pemerintah Pusat yang lain, seolah-olah membuktikan kecurigaan rakyat Aceh bahwa pemerintah Indonesia tidak pernah jujur atau ikhlas dalam menyelesaikan perselisihannya dengan rakyat Aceh.

Dalam soal berbagai RPP yang belum diselesaikan, kita melihat beberapa yang krusial, termasuk:
1. RPP Pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Kawasan Sabang (DKS) yang bahkan mau dianulir setelah mencapai titik akhir penyelesaiannya,
2. RPP MIGAS yang masih terkatung-katung
3. RPP tentang pengaturan Kewenangan Pemerintah Aceh

Seringkali hambatan yang terjadi bukan atas kebijakan pimpinan tertinggi Pemerintah Pusat, tapi dipermainkan ditingkat birokrasi, sehingga Pemerintah Aceh merasa ditipu. Keadaan ini jelas terjadi dalam peristiwa RPP Sabang ini, dimana Menteri Keuangan menyatakan tidak tahu menahu tentang keputusan hendak menganulir RPP Sabang oleh kementeriannya.

Kita mencatat dengan bangga tindakan segera Wagub Muhammad Nazar dalam menangani kejadian terakhir ini, tetapi tetap beranggapan bahwa hal itu tidak cukup. Kewajiban memelihara perdamaian adalah kewajiban seluruh rakyat Aceh. Oleh karena itu, SIRA mengambil kesempatan ini untuk menyatakan:

1) Kami menganggap pemerintah tidak serius dalam menangani pelaksanaan MoU/UUPA dan terkesan selalu menunda-nunda proses yang semestinya telah berjalan sejak 3 tahun yang lalu, namun tersendat tanpa alasan yang jelas. rakyat Aceh sudah jenuh dengan sikap pemerintah yang hanya menjadikan Aceh sebagai praktek regulasi tanpa kewenangan yang jelas. Tenggat waktu yang diberikan oleh Presiden SBY untuk seluruh penyelesaian UU yang menyangkut dengan UUPA/2006 berakhir pada bulan Desember 2010, telah membuat keresahan di tingkat pembuat kebijakan di Aceh dan juga masyarakat Aceh,

2) Kami menghimbau dan menyerukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh agar bekerja serius dalam memperjuangkan ketetapan-ketetapan yang berlaku yang telah disepakati bersama untuk penyelesaian konflik di Aceh agar perdamaian yang adil dan bermartabat di Aceh benar-benar terwujud.

3) Sentra Informasi Referendum Aceh (SIRA) demi ikut serta mempertahankan proses perdamaian dan hak-hak Aceh sebagaimana di MoU, akan:
a. mengaktifkan dan menggerakkan seluruh kantor SIRA di wilayah Aceh,
b. menghidupkan kembali gerakan sipil rakyat untuk memonitor dan kalau perlu melakukan pembangkangan sipil secara damai guna menekan pemerintah secara demokrasi agar menjalankan amanah ini dengan baik,
c. SIRA akan melakukan aksi-aksi penyadaran dan pendidikan kepada masyarakat tentang pasal-pasal UUPA yang tidak sesuai dengan amanat MoU Helsinki dan semangat perdamaian

Kami disini ingin mengutip pernyataan Direktur CMI, mantan Presiden Finlandia, Marti Ahtisaari yang menjadi orang tengah perdamaian RI-GAM, sebagai menutup pernyataan pers ini:

“Tidak ada kekuasaan di dunia ini yang bisa menjamin berlanjutnya perdamaian jika salah satu pihak yang bertikai tidak jujur atau ikhlas dalam melaksanakan kesepakatan yang telah dipersetujui bersama.”


Dewan Presidium SIRA,

Shadia Marhaban,
Jurubicara

Read More

Profil Muhammad Nazar

Sepanjang 1999-2000, namanya sering menghiasi halaman  media. Tak hanya media lokal dan nasional, tapi juga media luar negeri. Para wartawan saling berebutan mendapatkan wawancara darinya. Kantornya di Jalan Panglima Polem No 62 Peunayong, Banda Aceh, tak pernah sepi. Siapa saja yang datang ke kantor itu, dilayaninya. Tak peduli, apakah dia wartawan atau rakyat biasa.
Kantor itu sebenarnya hanya sebuah rumah. Ada 6 kamar dengan ruang tamu yang cukup luas. Rumah itu tersambung hingga ke belakang. Di sinilah kantor Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA). Ruang di bagian belakang dipakai sebagai markas Tabloid SUWA SIRA. Tabloid SUWA menjadi media yang mensosialisakan perjuangan Referendum Aceh.

Di beberapa bagian dindingnya, tercetak jelas tulisan Referendum, warna biru. Sementara di dinding lain, terdapat tulisan SIRA plus lambang kupiah meukutop dengan dua rencong tertusuk ke bawah.

Dia sering melayani wartawan dengan background tulisan Referendum atau SIRA. Wawancara tak hanya dengan wartawan nasional, tapi juga jurnalis internasional dari The New York Times, The Guardian, The Telegraph atau Washington Post, termasuk dengan wartawan Aljazeera. Dia cukup pasih berbicara bahasa Inggris atau bahasa Arab. Kemampuan berbahasa diperolehnya selama empat tahun kuliah di Jurusan Sastra Arab Fakultas Adab IAIN Ar Raniry dan Lembaga Bahasa dan Pengembangan Tenaga Pengajar IAIN Ar Raniry, khusus untuk bahasa Inggris.

Kejadian itu sudah berlalu 10 tahun yang lalu. Sepanjang itu pula, dua dua kali dia masuk penjara dan berurusan dengan polisi dan militer Indonesia. Terakhir saat Aceh terjerambab dalam staus Darurat Militer tahun 2003, dia dipindahkan ke sebuah Lembaga Pemasyaratan (LP) di Lowokwaru, Malang, Jawa Timur. Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh mengganjarnya dengan hukum 5 tahun penjara.

Pria itu, Muhammad Nazar. Dia lahir 1 Juli 1973 di Ulim, Pidie Jaya atau 38 tahun silam. Dia baru menghirup udara bebas setelah Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menandatangai perjanjian damai (MoU) Helsinki yang mengakhiri pertikaian 30 tahun lamanya.

Alumni IAIN Ar Raniry pertama ditangkap saat peringatan Sidang Raya Rakyat Aceh untuk Kedamaian (SIRA RAKAN) 14 November 2000. Dia ditangkap atas tuduhan menyebarkan kebencian terhadap pemerintah Indonesia. Namun, dia hanya sempat menghirup pengapnya udara penjara selama 10 bulan.

Sejarah pahit itu terulang kembali pada tahun 2003 saat Aceh sedang dalam masa-masa CoHA. Ironisnya, penangkapan salah satu tokoh tahun 1999 bersama Teungku Abdullah Syafie (Panglima GAM) terjadi Rabu (12/02/2003) malam lebaran Idul Adha. Ketika orang sedang larut dalam alunan takbir. Nazar dijemput paksa malam itu oleh aparat keamanan dari Polresta Banda Aceh (sekarang Poltabes) di rumahnya di kawasan Lampulo, Kuta Alam, Banda Aceh.

Sejak saat itu, Ayah dari Muhammad Assad ini tak pernah lagi menghirup udara bebas. Ketika Pemrintah Indonesia di bawah Presiden Megawati Soekarnoputri memberlakukan Darurat Militer di Aceh, Nazar bersama tahanan politik GAM dibuang ke Pulau Jawa, tepatnya di Penjara Lowokwaru, Malang, Jawa Timur. Pengadilan Negeri Banda Aceh memvonisnya 5 tahun penjara.

Tahun 2006, dalam suasana Pilkada 2006, Tgk Bakhtiar Abdullah masih terkagum-kagum dengan sosok Muhammad Nazar. Menurutnya, Muhammad Nazar adalah seorang pemuda yang kharismatik, yang dikenali bukan saja oleh golongan intelektual, melainkan juga golongan politik atas prinsip memperjuangkan demokrasi di Aceh. “Walaupun beberapa kali ditangkap dan dipenjarakan, beliau tak pernah bergeser dari prinsip perjuangan demokrasi untuk mengubah nasib Aceh,” kata Bakhtiar Abdullah, Biro Penerangan GAM di Swedia.

Kepemimpinan Muhammad Nazar, lanjut salah seorang juru runding GAM ini, bukan saja dalam bidang politik, melainkan juga dalam hal agama. “Kemampuan ilmu agamanya sudah tak bisa diragukan lagi. Nazar juga seorang public figure yang sering tersenyum, sederhana dalam hidupnya.” sebutnya.

SIAPA sebenarnya Muhammad Nazar? Namanya nyaris tak dikenal publik Aceh, nasional dan internasional sebelum Kongres Mahasiswa dan Pemuda Aceh Serantau (KOMPAS) yang digelar pada 31 Januari-4 Februari 1999. Kongres itu sendiri terselenggara setelah aksi demonstrasi di kota-kota besar di Aceh, Medan, Jakarta dan luar negeri yang difasilitasi Koalisi Aksi Reformasi Mahasiswa Aceh (KARMA) dan Komite Mahasiswa dan Pemuda Aceh Nusantara (KMPAN). Menurut panitia, KOMPAS diikuti tak kurang dari 116 lembaga mahasiswa, santri, pemuda, pelajar, district organization, pressure groups dan lembaga solidaritas masyarakat Aceh baik di Aceh maupun di luar negeri.

Kongres ini secara resmi merekomendasikan dua hal penting: Pertama, referendum dengan dua opsi, merdeka atau bergabung dengan Republik Indonesia. Kedua, mendirikan Sentral Informasi Referendum Acheh (SIRA) sebagai lembaga independen yang bertugas mengorganisir informasi dan perjuangan penentuan nasib sendiri melalui referendum damai.

Sesuai mandat KOMPAS, Muhammad Nazar diserahi tanggung jawab sebagai Koordinator Pusat Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA). Dia dibantu sejumlah anggota presidium SIRA. Tugas SIRA saat itu adalah mengorganisir dan sosialisasi perjuangan referendum hingga ke kampung-kampung. Hasilnya, tak lebih dari tiga bulan, histeria referendum bergema di seluruh Aceh. Sepanjang jalan Banda Aceh-Media, dipenuhi grafiti, spanduk, dan baliho referendum. Spanduk referendum juga dipasang di setiap simpang masuk ke perkampungan penduduk.

Kampanye referendum yang dilakukan Muhammad Nazar dari SIRA dan aktivis dari berbagai elemen gerakan mahasiswa cukup efektif. Dukungan pun mengalir, tak hanya dari masyarakat biasa, melainkan dari ulama, akademisi, anggota dewan dan pemerintahan kabupaten/kota.

DPRD Aceh Selatan, misalnya, mengeluarkan pernyataan secara terbuka mendukung gerakan referendum yang disuarakan para mahasiswa. (Serambi Indonesia, 1 November 1999). Sementara Bupati Aceh Tengah, H. Mustafa Tamy juga menyatakan dukungannya terhadapa perjuangan mahasiswa dan masyarakat. Tetapi Mustafa meminta agar aksi atau gerakan yang dilakukan masyarakat tidak menjurus kepada aksi-aksi makar yang menimbulkan keresahan. “Kita serahkan yang terbaik bagi rakyat,” kanya seperti dikutip Serambi Indonesia, 2 November 1999.

Dukungan referendum terus mengalir menjelang pelaksanaan Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum (SU MPR) Aceh. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Aceh dan DPRD Aceh menyatakan dukungan terhadap acara yang digelar oleh SIRA tersebut dan meminta masyarakat Aceh Berdoa agar SU MPR berlangsung rukun, aman dan damai. (Serambi, 8 November 1999). Dukungan yang diberikan MUI dan DPRA seperti spirit bagi masyarakat dan mahasiswa karena saat pelaksanaan SU MPR, dua juta masyarakat Aceh menggelorakan referendum di Masjid Rayat Banda Aceh.

Kehadiran massa yang begitu besar juga membuat presiden Gus Dur menyatakan persetujuannya terhadap referendum yang sedang melakukan kunjungan luar negeri ke Kamboja. Malah, Gus Dur menjanjikan pelaksanaan referendum Aceh akan digelar 7 bulan lagi. (Serambi, 17 November 1999).

Gerakan yang dilakukan SIRA juga mendapat dukungan dari Gerakan Aceh Merdeka. Pemimpin GAM Teungku Hasan Tiro (kini Alm) bahkan mendesak Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) segera menggelar referendum di Aceh untuk menentukan nasib rakyat Aceh, bergabung dengan Indonesia atau merdeka. Dukungan pendiri GAM ini sebenarnya sudah pernah dinyatakan oleh Panglima GAM Tgk Abdullah Syafie. “Yang pasti seluruh rakyat Aceh menuntut merdeka. Namun, caranya yang berbeda-beda.” (Serambi, 10 November 1999).

Begitulah sepak terjang Muhammad Nazar. Namanya cukup tenar, seperti kata referendum sendiri. Dia dianggap mampu mengembalikan martabat dan marwah rakyat Aceh. Kekuatan itu pula yang mendongkrak karirnya di kemudian hari. Tuahnya sebagai pejuang referendum mengantarkan diri menduduk posisi Wakil Gubernur Aceh berpasangan dengan Irwandi Yusuf.

KINI, dalam Pilkada 2011, Muhammad Nazar menguji keberuntungan dengan mencalonkan diri sebagai Gubernur Aceh, tak lagi berpasangan dengan Irwandi. Peluang Ketua Dewan Presidium SIRA yang kini Ketua Majelis Tinggi Partai SIRA ini cukup besar. Sejumlah lembaga survei, menempatkan Muhammad Nazar sebagai calon kuat dengan elektabilitas paling tinggi.

Survei Lembaga Penelitian Nusantara (LPN) yang melakukan survei sejak November-Desember 2010, Muhammad Nazar memperoleh persentase tertinggi dengan 38,84 persen dari total 345 pemberi informasi/responden, Irwandi Yusuf (12,48 persen) dan calon lain di bawah 10 persen.

Sementara Survei Occidental Research Institute (ORI) juga menempatkan Muhammad Nazar sebagai pemenang dengan memperoleh 45 persen dari 12.755 responden, diikuti Irwandi Yusuf menempati urutan kedua dengan 33 persen responden. Sementara calon lain jauh di bawah mereka.

Hasil survei ORI ini tak jauh berbeda dengan survei yang dilakukan Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) di 23 Kabupaten/Kota di Aceh. Sebanyak 42 persen responden yang disurvei memilih Nazar sebagai calon gubernur mendatang. Sedangkan Gubernur Irwandi Yusuf meraih 31 persen suara.

Awal Mei lalu, saya menemui Muhammad Nazar di rumahnya di kawasan Blang Padang, Banda Aceh. Dia banyak bercerita soal perkembangan mutakhir Aceh, dari kisruh Independen hingga soal investor. Dia juga bercerita kenapa mau kembali bertarung memperebutkan kursi nomor satu Aceh, berpisah dengan Irwandi Yusuf. Tak hanya itu, suami Muhammad Nazar ini menceritakan pengalamannya saat bertemu pertama kali dengan Teungku Hasan Tiro di Stockholm, Sweden, awal 2000.

“Wali sering berbicara bahasa Inggris dengan saya,” katanya. Wali, lanjut dia, senang bertemu dengan anak muda yang gigih memperjuangkan nasib Aceh. Saat itu, hubungan antara SIRA dan GAM masih akur. Hubungan tersebut memburuk setelah Pilkada 2006. Penyebabnya, karena dia dan Irwandi Yusuf maju sendiri sebagai calon gubernur/wakil gubernur dan tak mau mendukung Humam Hamid-Hasbi Abdullah.

Menurut Muhammad Nazar, apa yang dilakukan dia tidak salah. Dia ikut peunutoh Wali Neugara Hasan Tiro.

“Hareum ikot peunutoh yang salah meski nyan diteubit dari babah pimpinan.” Kalimat itu, katanya tercetak di pintu rumah Wali Neugara Hasan Tiro di Sweden. Kalimat magis ini masih diingatnya sampai sekarang. Padahal, dia membacanya hampir 10 tahun yang lalu.

Wali, begitu anggota GAM di lapangan menyapa Hasan Tiro, tak ingin peristiwa saat Sultan Aceh menyerah ke Belanda terulang kembali. Bahwa meski seorang pimpinan sudah ditawan atau menyerah, kita tak harus mengikuti perintahnnya lagi apalagi jika perintah itu tidak benar.[]

C U R R I C U L U M V I T A E

N a m a : Muhammad Nazar
Tempat/Tgl Lahir : Ulim, 1 Juli 1973
Alamat Asal : Jl. Flamboyan II no 4 Lampulo Banda Aceh
Alamat Sekarang : Jl. Cendana I No. 2 G Jeulingke Banda Aceh
Status : Kawin, punya 1 putra, 1 putri


PENDIDIKAN

• Madrasah Ibtidaiyah Tanjong Ulim- Pidie, tamat 1986
• Madrasah Tsanawiyah Ulee Gle-Bandar Dua, Pidie tamat 1989
• Madrasah Aliyah Ulim, Pidie, tamat 1992
• IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh, tamat 1997
• Program Non Gelar Sarjana Purna Ulama IAIN Ar Raniry, tamat 1998

PENDIDIKAN NON FORMAL

• Dayah Salafiah Darul Mu’alla Ulim Pidie 1986 – 1990
• Dayah Salafiah Babussalam Ulim Pidie 1990-1992

PENGALAMAN ORGANISASI & PERGERAKAN SIPIL

• Pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Adab IAIN Ar Raniry 1993 – 1994
• Pengurus Senat Mahasiswa Istitut IAIN Ar Raniry 1994 -1995
• Pengurus Fokusgampi 1994 – 1996, dan Dewan Presidium Fokusgampi 1999 – 2000
• Pendiri dan Pengurus Angkatan Intelektual Muda Darussalam 1998 – 1999
• Ketua Dewan Presidium Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) 1999 – sekarang

PENGALAMAN KERJA:

• Asisten Dosen di IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh 1986 – 1999
• Staf Pengajar dan staf keuangan pada Lembaga Bahasa dan Pengembangan Tenaga Pengajar IAIN Ar Raniry 1997 – 1999

TRAINING, SEMINAR DAN KONFERENSI

• Peserta dan Narasumber International Conference on Aceh, Bangkok Thailand tahun 1999
• Pemateri/Narasumber Kuliah Umum Tentang Pemerintahan Lokal yang dilaksanakan oleh Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta 1999
• Pemateri/Narasumber pada Workshop Persiapan Proses Perdamaian Aceh yang dilaksanakan oleh Henry Dunant Centre di Jakarta 1999
• Peserta Human Rights and Diplomatic Training, Bangkok Thailand Tahun 1999
• Pemateri/Narasumber Seminar Nasional Mencari Format Ideal Masa Depan Aceh, Jakarta 2000
• Peserta dan Nara Sumber Human Rights and Conflict Resolution Training, Netherland Belanda Tahun 2000
• Pemateri dalam International Conference on South East Asia, Helsinki Finlandia Tahun 2000
• Peserta dan Nara sumber Democratization and Local Governance, Helsinki Finlandia tahun 2000
• Peserta dan Pemateri Peace and Human Rights Training, Singapore 2000
• Peserta Diplomatic and Speaking Tour Program, Amerika Serikat tahun 2001
• Peserta dan Pemateri Diplomatic and Political Training, Kuala Lumpur Malasyia 2002
• Peserta Training on Politics and Government, Stocholm Swedia 2005 dan 2006
• Peserta dan Pemateri pada Asia Europe Forum yang diadakan oleh Departement Luar Negeri Finlandia, Helsinki 2006

BAHASA YANG DIKUASAI

• Bahasa Aceh
• Bahasa Melayu / Indonesia
• Bahasa Arab
• Bahasa Inggris

KETRAMPILAN TEKNOLOGI

• Komputer
• Multimedia
• Informasi Teknologi

PENGALAMAN SOSIAL LAINNYA

• Sering ditangkap polisi ketika memimpin dan ikut aksi demontrasi damai untuk Aceh
• Menjadi Tahanan Politik 2000 – 2001
• Menjadi Tahanan Politik 2003 – 2005

MOTTO
Janganlah berjuang karena dendam tetapi bebaskan dan damaikan untuk kemanusiaan, keadilan serta peradaban.

---
Source: muhammadnazarcenter.com

Read More

Muhammad Nazar Buka Tunas Ramadhan se Aceh di dataran tinggi Gayo

Wagub Buka Tunas Ramadhan se Aceh di dataran tinggi Gayo
Takengen-ALABASPOS. Minggu, 29 Agustus 2010

Kegiatan Tunas Ramadhan se- Aceh yang berlangsung di Dataran Tinggi Gayo Aceh Tengah, dihadiri kurang lebih 1.000 peserta dari 21 kabupaten /kota se-Aceh. Ketua Kwarcab Pramuka Aceh Tengah Ir.Syukur Kobath, menjelaskan dari 23 Kabupaten /Kota, Kabupaten Simeule dan Pidie Jaya tidak mengirimkan pesertanya untuk mengikuti Tunas Ramadhah 1431 H ini.

Sebelumnnya pada pkl 14.30, WIB telah berlangsung Pawai Taqrub yang diikuti seluruh peserta Tunas Ramadhan, dengan menaiki Bus yang telah dipersiapkan masing-masing kontingen. Kegiatan Pawai Taqrub ini, juga dimeriahkan dengan hadirnya komunitas Sepeda Onthel Gayo Takengon. Pawai dengan rute depan Pendopo- Simpang Kodim, Terminal, Jalan Lintang , RSU Datu Beru- Simpang Empat Bebebsen- Simpang Kemili, Depan Polres Aceh Tengah dan berakhir di Depan Pendopo Aceh Tengah. Pawai Taqrub tersebut cukup mendapat apresiasi dan perhatian dari warga Dataran Tinggi Tanoh Gayo.

Ir.Syukur Khobath, Kwarcab Pramuka Aceh Tengah, dalam sambutannya memaparkan, kegiatan Tunas Ramadhan yang bertemakan Tunas Ramadhan Prestasi ini, berlangsung tanggal 28 Agustus 2010 hingga 01 Sepetember 2010. Peserta akan mengikuti 6 (enam) cabang lomba Musabaqah, untuk cabang Tilawah dipusatkan di Bebalen Masjid Agung Ruhama Takengon, cabang Fahmil Qur’an berlangsung di Gedung Olah Seni (GOS) Takengon, cabang Khatil Qur’an atau kaligrafi dilangsungkan di Gedung Olah Raga (GOR) Paya Ilang Takengon, Tajhil Mayat atau Memandikan Mayat dilangsungkan di Lapangan Masjid Al-Abrar Kebayakan, cabang Muazin dengan lokasi di Masjid Quba Bebesen, dan untuk cabang Syarhil Qur’an dilangsungkan di Arena Utama Lapangan Setdakab Aceh Tengah.

Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar, S.Ag membuka secara resmi kegiatan Tunas Ramadhan se- Aceh yang berlangsung di Dataran Tinggi Gayo Aceh Tengah, Sabtu (28/8). Tampak hadir Ketua harian Kwarda Pramuka Aceh Drs,H.Azhari Basyar, Kepala kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh. Drs.A.Rahman TB,LC. Ka.Biro Keistimewaan dan Kesra Pemerintah Aceh Drs.Suhaiba. Kapolres Aceh Tengah, AKBP.Edwin Rahmat Adikusumo,SE, Kasdim Aceh Tengah, Mayor inf,Prabowo, Wakil Ketua DPRK Aceh Tengah, Taqwa dan Ketua MPU Aceh Tengah, yang diwakili Tgk H,Razali Irsyat, serta sejumlah ketua ,wakil ketua dan pengurus Kwartir Cabang Paramuka Kabupaten/Kota.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar, mengatakan hakekat pelaksanaan Tunas Ramadhan yang digelar memiliki esensi moral dalam membangun sebuah peradapan sebagai anggota kepanduan. Disebutkannnya ada tiga hal penting yang menjadi modal utama untuk membangun sebuah peradapan, ketiga hal tersebut adalah pertama yang harus dimikili seorang anggota pramuka adalah modal keimanan dan ketaqwaan dalam arti sesungguhnya, yang sejatinya bisa menjadi dasar pembentukan karakter. Kedua, menurut Nazar adalah modal Pengetahuan, Profesionalitas, Skill serta Kemampuan, dengan modal yang dimiliki ini diharapkan kita mampu berdiri dengan baik, mampu mandiri diantara bangsa-bangsa sejagat. Kemudian ketiga, sebut Nazar adalah modal Akhlakul Karimah yang didalamnya termasuk memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin, etika dalam pergaulan sesama manusia, sesama umat beragama, dan diantara umat yang berlainan agama.

Kegiatan Tunas Ramadhan adalah satu-satunya kegiatan yang ada di Aceh dan mulai tahun ini diikuti oleh utusan Pramuka dari luar Aceh, yaitu saudara kita dari Medan, mereka juga mengikuti Tunas Ramadhan yang kita gelar. Kita mengharapkan Tunas Ramadhan yang kita laksanakan ini, akan menjadi Model dan Strategi di Tingkat Nasional bahkan bagi pramuka-pramuka di Asia Tenggara, pemeluk agama Islam, seperti Malaysia dan Singapore yang memiliki kepanduan pramuka dengan kegiatan Reguler Ramadhan.

Kepala Wartawan, Nazar menjelaskan, bahwa dengan kegiatan Tunas Ramadhan, akan berdampak kepada tumbuhnya tunas-tunas baru yang berkarakter untuk membangun bangsa ini, dengan tujuan mendorong, memotivasi dan meningkatkan spiritual moral sehingga kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin yang siap mental dan fisik. Dengan daya tahan mental dan fisik yang baik akan layak guru yang baik, tentara yang kuat, lawyer yang bijak, polisi yang mengayomi sehingga dapat membentuk karakter bangsa ini kedepan, Pungkas Wagub Nazar.

Bupati Aceh Tengah, Ir.H.Nasaruddin, MM., yang juga sebagai ketua Majelis Pembina Cabang (Kamabicab) Pramuka Aceh Tengah, menyambut baik kehadiran Kwarcab Pramuka dari Kabupaten/Kota di Aceh Tengah. Melalui pembinaan keagamaan, Bupati sangat yakin dapat menghasilkan generasi yang nyaman, generasi yang al Qur’ani sehinga dapat dijadikan dasar kehidupan sesuai yang dicontohkan Rasulullah. Bupati berharap pembinaan dalam pramuka akan menentukan perkembangan generasi muda, melalui Saka (Satuan Kerja) yang ada, “kita harapkan dibeberapa saka akan meningkatkan kemampuan sehingga dapat diterapkan dikantor masing-masing nantinya” ujar Bupati kepada wartawan.

Dari pantauan dilokasi usai seremoni pembukaan Tunas Peramuka Se-Aceh, segenap pengurus dan anggota Tunas Ramadhan langsung menuju Pendopo Aceh Tengah untuk berbuka Puasa Bersama, yang dilanjutkan dengan shalat Isha dan Tarawih di masjid Agung Ruhama Takengon, Di masjid Agung Ruhamna ini, Usai shalat tarawih dilanjutkan dengan peringatan Nujulul Qur’an dengan penceramah Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar. (wein)
Sumber : ALABASPOS

Tunas Ramadhan Harus Menjadi Program Nasional

Serambinews - Takengon Aceh Tengah - Mon, Aug 30th 2010

Ketua Kwarda Pramuka Aceh Muhammad Nazar menyerahkan piala bergilir Tunas Ramadhan kepada Ketua Kwarcab Pramuka Aceh Tengah Ir Syukur Kobath sebagai Ketua Panitia Lokal Tunas Ramadhan se-Aceh dan Sumatera, Sabtu (28/8). Piala Bergilir itu akan diperebutkan oleh 22 kontingen Pramuka dari Aceh dan Sumatera Utara.  SERAMBI/JALIMIN

Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Aceh, Muhammad Nazar mengharapkan, program Tunas Ramadhan yang hanya ada di Provinsi Aceh dapat dilaksanakan pada tingkat nasional. Tunas Ramadhan adalah kegiatan anak-anak Pramuka yang digelar selama bulan Ramadhan di lokasi berpindah-pindah, dalam rangka peningkatan pengetahuan keagamaan dan disiplin diri.

Harapan itu disampaikan Muhammad Nazar pada pembukaan Tunas Ramadhan Pramuka se-Aceh dan Sumatera di Lapangan Setdakab Aceh Tengah, Sabtu (28/8). Untuk memasukkan Tunas Ramadhan sebagai pendidikan non-formal bagi genarasi muda, sebut Muhammad Nazar, materi pelatihan terus dikembangkan sehingga menjadi model (contoh) bagi Tunas Ramadhan yang akan digelar pada tingkat nasional dan internasional.

Dalam kegiatan Tunas Ramadhan, sebut Nazar, mengandung tiga unsur dasar sebagai modal gerakan pramuka yakni Ketekunan dan Ketaqwaan, sumberdaya manusia (SDM) skill dan profesioal serta akhlaqul karimah (akhlak yang mulia)

Berbekal tiga modal dasar itu, sebut Muhammad Nazar, Program Tunas Ramadhan sangat cocok untuk diterapkan pada tingkat nasional dan menjadi agenda rutin pemerintah setiap tahunnnya. Bila Tunas Ramadhan sudah menjadi program nasional, maka, pemerintah dapat memberikan dukungan anggaran untuk kelancaran kegaiatan keagamaan tersebut.

Di negara Arab Saudi, peran pramuka sangat tinggi, selain dijaga oleh tentara dan polisi, pramuka juga ikut menertibkan para jemaah haji yang sedang melaksanakan rukun haji di Kota Mekkah dan Madinah. “Mudah-mudahan, Tunas Ramadhan akan menjadi program nasional yang digelar setiap tahunnya,” ujar Muhammad Nazar yang juga Wakil Gubernur Aceh itu.

Pada Tunas Ramadhan kali ini, 21 kwarcab Pramuka seluruh Provinsi Aceh mengirimkan kontingennya, ditambah dengan satu kontingen dari Kwarda Pramuka Sumatera Utara. Dua Kwarcab Pramuka di Aceh tidak mengirim pesertanya yakni Kabupaten Pidie dan Simeulue.

Pembukaan Tunas Ramadhan se-Aceh dan Sumatera Utara tahun 2010 dihadiri para ketua kwarcab seluruh Aceh yang notabenenya menjabat sebagai wakil bupati masing-masing daerah. Tunas Ramadhan se-Aceh dan Sumatera Utara tahun 2010di Takengon berakhir 1 September 2010.(min)

Read More

Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar Terima Lencana Anugerah Gemilang Presiden - penghargaan tertinggi gerakan pramuka Malaysia

Wagub Terima Anugerah Pramuka Tertinggi
Malaysia Puji Gerakan Pramuka Aceh
SAMBAS - Thu, Dec 16th 2010

Pesuruh Jaya Pengakap Negeri Malaysia Datok Kaharuddin Nasution menyematkan Lencana Anugerah Gemilang Presiden (penghargaan tertinggi gerakan kepramukaan Malaysia) kepada Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Aceh Muhammad Nazar di Sambas

Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Aceh, Muhammad Nazar menerima “Anugerah Gemilang Presiden” yang merupakan penghargaan tertinggi dari Pemerintah Malaysia untuk tokoh Gerakan Pramuka dari luar negara itu. Lencana penghargaan itu disematkan oleh Pesuruh Jaya Pengakap Negeri Malaysia (Ketua Gerakan Nasional Malaysia), Datok Kaharuddin, di Sambas, Kalimantan Barat, Rabu (15/12).

Menurut laporan yang diterima Serambi, Muhammad Nazar yang juga Wagub Aceh merupakan satu-satunya tokoh provinsi yang menerima penghargaan tersebut. Penghargaan serupa pernah diterima Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Ka Kwarnas Pramuka Indonesia, Prof Azrul Azwar. Penghargaan diserahkan pada acara pembukaan Perkemahan Budaya Serumpun yang diikuti Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Pesuruh Jaya Pengakap Negeri Malaysia Datok Kaharuddin memuji Ka Kwarda Pramuka Aceh, Muhammad Nazar dengan menyebutnya sebagai sosok yang berhasil dengan gemilang membangkitkan Gerakan Pramuka Aceh pascakonflik dan tsunami. “Apa yang kita saksikan di Aceh dengan gerakan pramukanya adalah berkat usaha dan kerja keras yang kuat. Inilah yang mendasari kami menganugerahkan penghargaan kepada Muhammad Nazar,” kata Datok Kaharuddin menjawab Serambi seusai menyematkan lencana “Anugerah Gemilang Presiden” kepada Muhammad Nazar.

Ka Kwarnas Pramuka Indonesia, Prof Azrul Azwar mengatakan Aceh behasil bangkit dan menghidupkan kembali kegiatan kepramukaan setelah daerah itu lama terkungkung dalam konflik dan peristiwa tsunami. “Kami sangat menghargai apa yang dilakukan Kwarda Pramuka Aceh. Sebuah capaian prestasi yang sangat penting, terlebih baru saja Aceh sukses menyelenggarakan kegiatan kepramukaan nasional (Perkemahan Wirakarya Nasional VII) yang dibuka Presiden dan ditutup Wapres,” ujar Azrul Azwar.

Ka Kwarda Kalimantan Barat Drs Suryadi yang masih menjabat Koordinator Wilayah Pramuka Kalimantan secara khusus menyampaikan selamat kepada Muhammad Nazar atas penganugerahan penghargaan tersebut. “Itu merupakan wujud dari dedikasi dan komitmennya dalam mendorong kebangkitan Gerakan Pramuka di Aceh. Kami mendengar bahwa di Aceh Pramuka telah menjadi gaya hidup di kalangan generasi muda,” kata Suryadi.

Bagi Muhammad Nazar, ini penghargaan yang kedua diterima setelah Lencana Melati yang disematkan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pada 14 Agustus 2009. “Itu adalah anugerah yang langsung diterima Ka Kwarda Aceh. Penghargaan lain diberikan kepada kontingen Aceh dalam berbagai kegiatan Jambore Asean dan Asia Pasifik di Filipina dan Korea Selatan,” kata Wakil Ketua Kwarda Pramuka Aceh, Ir Jufri Effendi yang ikut mendampingi Wagub Muhammad Nazar ke Sambas.

Wagub Muhammad Nazar menyatakan, penghargaan yang diterimanya merupakan penghargaan kepada segenap rakyat Aceh yang telah ikut berpartisipasi dan mendorong tumbuhnya iklim kondusif bagi kegiatan kepramukaan di Aceh. “Ini adalah penghargaan dan penghormatan untuk rakyat Aceh,” sebut Wagub.

Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar salam komando dengan Bupati Sambas Burhanuddin Rasyid (kanan) setelah menerima Anugerah Pramuka Malaysia di Sambas Kalbar, Rabu (15/12). Kegiatan ini dihadiri oleh ribuan peserta dari Singapore, Brunei, Malaysia dan Indonesia.
Sumber: www.theglobejournal.com

Perkemahan Budaya
Ketua Panitia Perkemahan Budaya Serumpun, Ir Burhanuddin A Rasyid menyatakan kegiatan tersebut diikuti 2.150 peserta dari Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. “Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempererat jalinan silaturahmi Pramuka serumpun,” kata Burhanuddin yang juga Bupati Sambas.

Perkemahan Budaya Serumpun sepenuhnya diisi kegiatan seni budaya dan wisata. Hanya 20 persen yang berisi kegiatan kepramukaan. Itupun sifatnya nonlomba. Kegiatan itu sendiri dibuka Gubernur Kalimantan Barat, Cornellis dimeriahkan pertunjukan tari massal.(fik)

Sumber: aceh.tribunnews.com

Read More

Presentasi rencana Perkemahan Wirakarya Nasional oleh Muhammad Nazar

Presiden SBY Akan Buka Perkemahan Pramuka di Aceh.
Serambi Indonesia - Jumat 5 Feb 2010

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan akan membuka Perkemahan Pramuka Wirakarya Nasional 2010 di Banda Aceh. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 22-29 November mendatang, merupakan kegiatan reguler Pramuka pertama yang diadakan di Aceh. Kepastian kehadiran Presiden SBY tersebut disampaikan Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka Aceh yang juga Wakil Gubernur (Wagub), Muhammad Nazar seusai presentasi rencana Perkemahan Wirakarya di hadapan Pengurus Kwartis Nasional (Kwarnas) Pramuka, di Gedung Pramuka Gambir, Jakarta, Kamis (4/2).

Hadir dalam presentasi itu Ka Kwarnas Pramuka Prof dr Azrul Azwar dan sejumlah penguruh Kwarnas. Saat presentaasi, Muhammad Nazar didampingi pengurus Kwarda Pramuka Aceh, Azhari Basyar, Jufrie, dan Anas M Adam. Sepanjang sejarah kepramukaan di Aceh, menurut Muhammad Nazar, baru kali ini event perkemahan Wirakarya Pramuka Nasional berlangsung di Aceh. Aceh dipercaya sebagai tuan rumah setelah disepakati dalam musyawarah nasional Pramuka tahun lalu, sebut Muhammad Nazar.

Perkemahan Wirakarya tersebut akan diikuti lebih dari 10 ribu pandu Pramuka dari seluruh Indonesia, negara Asean dan Timur Tengah. Kegiatan akan difokuskan kepada pengabdian masyarakat yang dilaksanakan selama satu pekan dalam berbagai bentuk kegiatan, antara lain kegiatan: gampong bersih,gerakan cinta kebersihan di dayah dan tempat-tempat pendidikan serta rumah ibadah, gerakan cinta lingkungan berupa penanaman pohon, gerakan ekonomi pariwisata dan lain-lain.

Untuk menyambut rencana kegiatan berskala nasional dan internasional itu, Wagub Nazar mengatakan akan dipersiapakan fasilitas infrastruktur, tempat perkemahan, sanitasi dan sebagainya. Selama ini Aceh belum memiliki fasilitas dan infrastruktur memadai untuk menyelenggarakan kegiatan perkemahan secara nasional. Karena itu kita harapkan Pemerintah Aceh melalui APBA dapat mengalokasikan anggaran untuk kepentinagn ini sebut Muhammad Nazar.

Pramuka Aceh dalam beberapa tahun terakhir berhasil meraih berbagai prestasi dan penghargaan baik dalam forum Pramuka Nasional maupun internasional. Dua bulan silam, kontingen Pramuka Aceh mendapatkan dua penghargaan Asia Pasifik dari lima penghargaan yang diperebutkan. Kegiatan Pramuka di Aceh sangat menonjol pasca konflik dan tsunami. Kita ingin meningkatkan di bidang kepramukaan sebagai salah satu wadah pendidikan bagi remaja dan pemuda sebut Nazar. (Sumber: aceh.tribunnews.com)

Read More

Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar Buka Kemah Pramuka di Gayo Lues

BLANGKEJEREN - Fri, Feb 4th 2011.

Kepala Kwarda Pramuka Aceh, Muhammad Nazar, Kamis (3/2) membuka perkemahan pramuka dan festival seni dan budaya regional III, di Blangkejeren, Gayo Lues. Kegiatan itu diikuti peserta dari Gayo Lues sebagai tuan rumah, Aceh Tengah, Aceh Tenggara dan dari Kabupaten Bener Meriah. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Muhamad Nazar yang juga Wagub Aceh antara lain mengatakan, perkemahan merupakan sebuah pendidikan luar sekolah. Katanya, gerakan pramuka akan membina anak-anak bangsa sebagai generasi penerus yang hidup mandiri.

Dalam kesempatan itu, kata Muhamad Nazar, melalui gerakan pramuka, para anggota maupun pengurus pramuka jangan ada yang terlibat dengan narkoba. Meskipun Galus selama ini dikenal dengan ibu kota Blangkejeren rawan terhadap tanaman ganjanya. Dengan adanya gerakan pramuka juga memiliki peran penting dalam pemberantasan narkoba tersebut.

Sedangkan Bupati Gayo Lues, Ibnu Hasim mengatakan, bagi sebagian masyarakat Gao Lues pramuka merupakan sebuah perkumpulan dan mengangap hanya sebuah hura-hura belaka. Padahal, kegiatan tersebut merupakan suatu kegiatan yang sangat positif.

“Melalui perkemanahan ini pikiran negatif tersebut harus dapat dihilangkan dari segelintir masyarakat itu,”sebut Ibnu Hasim. Diminta, agar ke depan para peserta pramuka terus menjadi anak mandiri serta mampu menghadapi perkembangan global.

Sementara ketua panitia, Djamaludin Ilyas mengatakan, kegiatan perkemahan dan kebudayaan seni yang berlangsung di Buntul Nege Blangsere, Kecamatan Kuta Panjang, hingga tanggal 7 Febuari mendatang itu diikuti 1.870 peserta. Disampaikan, dalam perkemahan tersebut akan dimeriahkan dengan acara pentas budaya, lomba kuliner, pameran, pemilihan ratu dan raja, perlombaan tari saman Galus melawan tari saman dari Agara, kemudian acara didong tepuk dari Takengan (Aceh Tengah) berlawan dengan Kabupaten Bener Meriah.

Pengukuhan Pengurus Kelompok Informasi Gampong
Dalam kunjungan kerja ke Gayo Lues, Muhamad Nazar, yang juga selaku ketua Badan Narkotika Provinsi (BNP) Aceh, Rabu (3/2) juga telah mengukuhkan pengurus Kelompok Informasi Gampong (KIG) di Desa Badak, Kecamatan Dabun Gelang, Gayo Lues. “Galus masih dikenal dengan tananam ganjanya, untuk itu saya minta warga agar meninggalkan penanaman ganja mengganti dengan tanaman lain tanaman sere, dan jagung,”pinta Muhamad Nazar.

Ditegaskan, para pengurus KIG yang baru dikukuhkan tersebut merupakan ujung tombak dalam pemberantasan narkotika tingkat gampong maupun di kecamatan. Bila perlu agar mengawasi pergerakan setiap masyarakat yang keluar masuk ke setiap gampong itu.

Sedangkan Bupati Galus, Ibnu Hasim mengatakan, Gampong Badak ditunjukan sebagai desa KIG tahun ini, karena tersebut yang terbaik dari jumlah desa yang ada di Galus. Sementara Kalakhar BNK Galus, AKP Masri mengatakan, KIG merupakan gerakan dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Galus. Katanya, belum lama ini, BNK telah melakukan tes urin kepada sejumlah masyarakat di Kecamatan Dabun Gelang untuk mengetahui apakah masyarakat itu mengunakan narkoba, atau tidak.

Dikatakan, salah satu tujuan pembentukan KIG tersebut, agar bisa melakukan pemberantasan narkotika di tingkat gampong, baik pemberantasan peredaran, pengelapan, pengunaan serta penyeludupan maupun memproduksi narkotika tersebut.(Sumber: c40)

Read More

Muhammad Nazar Buka Jambore Aceh 2011

Wakil Gubernur Aceh Membuka Jambore Daerah Aceh 2011, Dan Meresmikan Bumi Perkemahan Beutong Scout Camp
Monday, 09 May 2011 12:43

Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Aceh, Muhammad Nazar, hari ini (09/05/11) membuka secara resmi kegiatan Jambore Daerah (JAMDA) Aceh 2011. Kegiatan yang diselenggarakan lima tahunan ini mengambil tempat di Bumi Perkemahan Beutong, Kabupaten Nangan Raya. JAMDA tahun 2011 ini akan berlangsung semala enam hari yang dimulai pada tanggal 9 Mai hingga 14 Mai 2011 dan diikuti oleh 23 Kwartir Cabang Gerakan Pramuka se-Aceh.
Dalam sambutannya, Cut Bang Nazar menyampaikan bahwa beliau sangat bangga melihat peserta yang hadir dan mengekuti kegiatan JAMDA ini, dan juga menyatakan bahwa kegiatan Pramuka bukanlah kegiatan yang sia-sia “Pilihan untuk ikut dan aktif di Gerakan Pramuka adalah sebuah pilihan yang tepat” ungkapnya. Ia juga mengajak seluruh kalangan untuk dapat mengkampanyekan kegiatan Pramuka, “Adalah tugas kita semua agar dapat menyampaikan kepada seluruh kalangan, bahwa organisasi Pramuka mempunyai visi dan misi yang mulia. Sebuah organisasi pencetak kader bangsa yang memiliki kualitas dan juga memiliki kuantitas yang besar, sehingga menjadi anggota Gerakan Pramuka bukan merupakan kegiatan yang mubazir ataupun kegiatan yang sia-sia.”

Jambore Daerah Aceh tahun 2011 ini diikuti oleh lebih dari 1500 anggota Gerakan Pramuka yang mewakili 23 Kabupaten/Kota se- Aceh yang tergabung dalam Kwartir Cabang-Kwartir Cabang yang ada di setiap Kabupaten/Kota. Anggota Gerakan Pramuka merupakan calon-calon pemimpin bangsa yang akan terus di gembleng dan dibina dalam kepramukaan, hal ini sesuai dengan tema Jambore Daerah 2011 “Scout Today, Leader Tomorrow”.
Untuk meningkatkan kepedulian dan pengabdian Pramuka, pada kegiatan pembukaan JAMDA 2011 ini, Kwartir Daerah Aceh juga memberikan penghargaan Panca Warsa kepada Pembina yang sudah aktif selama lima tahun dalam kegiatan pembinaan kepramukaan. Juga penghargaan Tunggul Kwartir Cabang Tergiat 2010, yaitu penghargaan yang diberikan kepada Kwartir Cabang yang paling aktif melakukan kegiatan kepramukaan selama tahun 2010.

Cut Bang Nazar selaku Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Aceh, dalam kesempatan ini juga membubuhkan tanda tangan pada prasasti peresmian Bumi Perkemahan Nagan Raya Beutong Scout Camp. Bumi perkemahan yang terletak di kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. Nagan Raya Beutong Scout Camp memiliki luas 10 hektar, yang juga dikelilingi proyek irigasi Beutong. Selain digunakan untuk kegiatan kepramukaan, lokasi ini juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain seperti MTQ se-Kabupaten Nagan Raya. (eka)

Atraksi Debus Warnai Pembukaan Jamda di Nagan Raya

JEURAM - Tue, May 10th 2011, 08:20

Atraksi seni Rapai Debus, Senin (9/5) kemarin mewarnai pembukaan Jambore Daerah (Jamda) Provinsi Aceh Tahun 2011 yang dibuka oleh Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar, didampingi sejumlah petinggi pramuka provinsi, berlangsung di Bumi Perkemahan Beutong Scout Camp di kawasan bantaran Irigasi Jeuram, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya.

Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar SAg selaku Ketua Kwartir Daerah Pramuka Aceh saat membuka kegiatan Jambore Daerah tahun 2011 se-Provinsi Aceh di Bumi Perkemahan Nara Beutong Scout Camp, Kabupaten Nagan Raya

Tak hanya itu, penampilan Marching Band dari Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Meulaboh, Aceh Barat, juga memukau peserta kegiatan dan pengunjung yang memadati arena Pramuka. Karena dalam atraksi itu ikut memperagakan beraneka atraksi dan kesenian. Bahkan dalam pawai defile sejumlah peserta yang berasal dari 23 kabupaten/kota di Aceh juga ikut ambil bagian dalam event dimaksud.

Ketua Panitia Jambore Daerah (Jamda) Aceh Tahun 2011, Drs HT Zamzami TS MM dalam laporannya mengatakan jumlah peserta yang hadir dalam even itu sebanyak 1.104 orang yang terdiri seluruh peserta Pramuka sebanyak 723 orang, pimpinan dan Pembina pendamping kontingen masing-masing berjumlah sebanyak 46 orang, petugas pameran 46 orang, serta Pembina anggota Pramuka/peninjau 230 orang.

Terhadap pembiayaan kegiatan Jambore Daerah, kata T Zamzami, berasal dari APBK Nagan Raya Tahun 2011, subsidi dana dari Kwarda Aceh Tahun 2011, iuran peserta melalui camp fee, serta sumbangan dari BUMN dan BUMD serta donatur lainnya yang sifatnya tak mengikat.

Sementara itu, Ketua Kwarda Pramuka Aceh, Muhammad Nazar saat membuka kegiatan Jambore Daerah di Nagan Raya mengatakan pelaksanaan kegiatan kepramukaan itu, diharapkan mampu menjauhkan para generasi muda di Aceh dari penggunaan narkoba. Karena selama ini, sangat banyak generasi yang terlibat dalam penggunaan zat yang dilarang dan berbahaya itu.

Seusai meresmikan Jamda, Wagub M Nazar didampingi Wakil Bupati Nagan Raya, M Kasem Ibrahim BSc beserta pengurus Pramuka Aceh dan unsur muspida setempat, juga melakukan peninjauan ke lokasi perkemahan peserta yang disambut hangat. Bahkan sebelumnya, Wakil Gubernur Aceh itu juga menandatangani Prasasti Jambore Daerah, serta memberikan tanda jasa bagi Pembina Pramuka dari setiap kabupaten/kota di Aceh yang dianggap telah berjasa dalam membesarkan Pramuka.

Bahkan para peserta Pramuka terbaik dan tergiat dalam kegiatan itu juga mendapatkan hadiah yang berhasil diraih masing-masing peserta diantaranya, Kota Langsa meraih Juara I, Kota Subulussalam juara II, serta Kabupaten Aceh Barat Daya juara III dalam bidang tergiat. (Sumber: edi)

Ribuan Pengunjung Hadiri Pembukaan Jambore Aceh 2011

JEURAM - Tue, May 10th 2011

Penyelesaian tahap akhir pembangunan lokasi Bumi Perkemahan Seulawah Scout Camp yang berlokasi di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, terancam gagal. Pembangunan lanjutan sejumlah infrastruktur dan berbagai kebutuhan lainnya di lokasi itu kemungkinan tak bisa dilaksanakan tahun ini karena keterbatasan anggaran.

Mengingat, anggaran sebesar Rp 40 Miliar yang diajukan Gerakan Pramuka Provinsi Aceh, pihak DPR Aceh hanya menyetujui Rp 5 Miliar. Akibatnya, kegiatan Pramuka Aceh dalam tahun 2011 ini hanya dapat difokuskan pada kegiatan saja, sedangkan pembangunan fisik terpaksa ditunda pelaksanaannya.

Hal itu diungkapkan Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Provinsi Aceh, Muhammad Nazar kepada wartawan seusai membuka Jambore Daerah (Jamda) Aceh Tahun 2011 berlokasi di Bantaran Irigasi Jeuram, Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, Senin (9/5) kemarin.

Menurutnya, terbatasnya anggaran itu karena ada politik anggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Sehingga sejumlah kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan itu tak bisa dilaksanakan sepenuhnya.

“Banyak fasilitas pramuka kita (Aceh-red) yang belum sesuai standar karena politik anggaran, sehingga kita terpaksa mencari sumber lain. Contohnya Seulawah yang penyelesaiannya sudah didesak presiden untuk segera dituntaskan pengerjaannya,” kata Muhammad Nazar yang juga wakil gubernur Aceh itu.

Menurut Muhammad Nazar, dari 23 kabupaten/kota di Aceh, hanya pemkab Nagan Raya yang telah berkomitmen serius dengan memplotkan dana sebesar 1,4 Milyar untuk kegiatan ke Pramukaan. Padahal, katanya, Undang-Undang Pramuka telah menetapkan pemerintah daerah, kabupaten untuk menganggarkan dana bagi pramuka sebagai bagian dari dana pendidikan. “Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada eksekutif dan legislatief di Nagan Raya,”katannya.

Dikatakan, meski anggaran yang kini dimiliki terbatas, namun sejak empat tahun terakhir pramuka Aceh mampu memperoleh sejumlah pretasi termasuk mengirim peserta di ajang Jambore Asia Pasifik, ASEAN sebanyak 100 peserta yang sebelumnya tidak pernah terjadi.

“Jarang pernah ada jambore dibuka presiden dan ditutup wakil presiden, tapi itu terjadi di Aceh. Semoga kedepan ada perhatian dari semua pihak untuk kemajuan pramuka Aceh, katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Nagan Raya kepada wartawan kemarin mengatakan, sebanyak 1.900 orang peserta pramuka yang berasal dari Kwartir dan Kwarcab pramuka se Aceh terdiri dari Pinkoncab, Bindamping dan petugas pameran akan berada di Bumper Beutong Scout Camp selama sepekan. Mereka akan mengikuti kegiatan dengan moto Satyaku Kudarmakan Darmaku Kubaktikan itu dengan berbagai kegiatan diantarannya, Arung Jeuram (Rafting), Rakit Ban (River Tubing), susur sungai (River treking), jelajah hutan (Mountenering) dan pelatihan kewirausahaan, cross culture, serta global development vilage.

Tak hanya itu, dalam pembukaan kegiatan kemarin aneka kegiatan kesenian turut meramaikan kegiatan itu sehingga memukau pengunjung yang hadir. (Sumber: edi)

Read More

Didampingi Muhammad Nazar, Wapres Boediono menutup Perkemahan Wirakarya Nasional

TEMPO Interaktif, Banda Aceh - Senin, 06 Desember 2010

Pesawat kepresidenan yang ditumpangi rombongan Wakil Presiden Boediono mendarat di Landasan Udara TNI Angkatan Udara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, Senin 6 Desember 2010. Boediono yang mengenakan kemeja batik lengan panjang merah marun, didampingi istrinya, Herawati.

Tampak mendampingi mereka ialah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara EE Mangindaan dan Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh. Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Muhammad Nazar dan Walikota Aceh Besar Mawardi Nurdin langsung menyambut mereka di kaki tangga.

Setelah beristirahat sekitar 15 menit, rombongan Boediono akan memulai kegiatan kunjungannya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan berangkat ke Bumi Perkemahan Seulawah, Kabupaten Pidie. Di bumi perkemahan yang terletak sekitar 80 kilometer di timur Banda Aceh itu, Wakil Presiden bakal menutup Perkemahan Wirakarya Nasional VII yang dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya. Acara yang berlangsung dari 29 November hingga 6 Desember itu diikuti hampir sepuluh ribu Pramuka Penegak dan Pandega dari 30 provinsi.

Wapres Boediono (kanan) didampingi Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar dan Mendiknas Muhammad Nuh menutup Perkemahan Wirakarya Nasional di Saree, Pidie, Aceh

Agenda kedua Boediono ialah mengunjungi Kantor Balai Kota Banda Aceh yang akan diresmikan hari ini leh EE Mangindaan. Setelah itu, Wakil Presiden akan meninjau mitigasi bencana di Escape Building Ulee Lheue. Di tempat itu, Wakil Gubernur Muhammad Nazar akan menjelaskan tentang sistem penanggulangan bencana yang kini diterapkan di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam. (BUNGA MANGGIASIH)

Acungan Jempol Boediono untuk Pramuka

Mendung menggayut dan angin dingin berhembus saat rombongan Wakil Presiden Boediono tiba di Bumi Perkemahan Seulawah, Kabupaten Pidie, Senin 6 Desember 2010. Di lokasi yang terletak sekitar 80 kilometer di timur Banda Aceh itu, mereka duduk di bangunan beratap di pinggir lapang, siap menghadiri penutupan Perkemahan Wirakarya Nasional VII.

Lebih dari tiga ribu pramuka berbaris rapi di tengah lapangan yang becek sisa hujan semalam, dengan petak-petak rumput yang belum menyatu. Kompleks perkemahan seluas 120 hektar itu memang baru dibangun tahun ini demi perhelatan nasional lima tahunan yang dimulai tanggal 29 November 2010 lalu.

Pidie adalah tempat pertama yang didatangi Boediono dalam kunjungannya ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kali ini. Boediono datang ke tempat ini untuk menutup Perkemahan Wirakarya Nasional VII yang dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya. Acara tersebut diikuti hampir sepuluh ribu Pramuka Penegak dan Pandega dari 30 provinsi.

Saat Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Azrul Azwar membacakan sambutannya, gerimis turun disusul hujan deras. "Saya singkat saja karena hujan, kasihan adik-adik kita," ujarnya menutup laporan. Wakil Gubernur Naggroe Aceh Darussalam, Muhammad Nazar butuh waktu lebih lama, sekitar lima menit untuk berpidato. "Aceh adalah daratan yang aman, ramah, damai, dan kosmopolit," ucapnya. Saat ia mengatakan salam penutup, separuh pramuka yang berbaris di belakang telah mundur berteduh. Separuh sisanya memilih bertahan.

Tak hanya para Pramuka yang kehujanan, tempias hujan juga memasuki tempat para pejabat, membuat personil Pasukan Pengamanan Presiden sibuk memundurkan kursi-kursi. Mikrofon nirkabel pemimpin upacara pun mati karena hujan.

Saat tiba giliran berbicara di hadapan pramuka yang telah 12 menit dihajar hujan, Boediono pun memuji mereka. "Saya mengacungkan jempol. Apakah dengan hujan ini semangat adik-adik runtuh?" tanyanya dengan nada a la orator, hal yang jarang dilakukan pria kalem itu. "Tidaaaaak," jawab para pramuka yang telah basah kuyup di hadapannya.

Ia hanya menyampaikan dua pesan bagi peserta kemah. Pertama, saat pulang ke daerah asal, bawa serta pengalaman yang baik dalam Wirakarya. "Camkan apa makna untuk membantu berinteraksi dgn masyarakat, camkan bahwa adik-adik adalah putra Indonesia, satu bangsa," tuturnya. Boediono juga meminta partisipan menjadi motor revitalisasi gerakan pramuka di daerahnya masing-masing.

Setelah 22 menit diterpa hujan, upacara akhirnya berakhir dan peserta dibubarkan. Rupanya semangat mereka tak padam oleh guyuran air. Sebagian berlarian ke belakang panggung, berharap bisa bersalaman dan berfoto dengan Azrul.

Tidak apa-apa kehujanan? "Ya capek, dingin," kata Cut Putri, pramuka dari Simeuleue, sembari tersenyum dan menunjukkan semangatnya, merangsek ke tengah kerumunan. (BUNGA MANGGIASIH)


Sumber: tempointeraktif.com

Read More

Polisi Diharapkan Peroleh Kekuatan Ungkap Jaringan Terorisme Aceh

Takengon (ANTARA News) - Jumat, 5 Maret 2010

Polisi diharapkan peroleh kekuatan untuk mengungkap dugaan jaringan terorisme yang saat ini dalam pengejaran di pegunungan kawasan Kabupaten Aceh Besar dan Pidie, kata Wakil gubernur (Wagub) Muhammad Nazar.

"Kita semua berharap agar aparat kepolisian diberi kekuatan dalam mengungkap kasus jaringan terorisme di Aceh," katanya di sela-sela pelantikan pengurus Korps Alumni IAIN Ar-Raniry (Koniry) di Takengon, Kamis malam.

Wagub menyatakan, sebuah keprihatinan bahwa orang-orang dari luar "Serambi Mekah" telah memanfaatkan Aceh untuk pelatihan kelompok yang diduga memiliki jaringan dengan terorisme.

Kendati demikian, Muhammad Nazar juga mengharapkan operasi aparat kepolisian dalam mengejar kelompok bersenjata tersebut tidak sampai mengakibatkan jatuhnya korban warga sipil.

Operasi kepolisian mengejar kelompok bersenjata yang diduga terkait jaringan terorisme telah berlangsung sepekan lebih sejak Senin (22/3).

Pihak kepolisian mengklaim telah menangkap belasan orang dari kelompok bersenjata yang menjadikan pegunungan kawasan Jalin, Kecamatan Jantho Baru, Aceh Besar sebagai lokasi latihan tempur.

Di hadapan Bupati Aceh Tengah, Nasaruddin dan Muspida serta puluhan anggota Koniry setempat, Wagub Aceh menyatakan pentingnya pengungkapan isu terorisme itu sehingga semuanya bisa segera jelas.

Di pihak lain, Muhammad Nazar juga mengharapkan media massa tidak terlalu berlebihan dalam memberitakan isu terorisme di Aceh, yang dikhawatirkan dapat berdampak buruk bagi daerah ini yang sedang membangun pascakonflik dan tsunami.

"Artinya, beritakan juga bagaimana dukungan masyarakat Aceh kepada aparat keamanan yang sedang mengejar kelompok bersenjata di pegunungan. Selain itu, aktivitas masyarakat Aceh tetap berjalan baik dan normal," kata dia menjelaskan.

Informasi lain menyebutkan penyergapan sejumlah lokasi yang diduga digunakan kelompok bersenjata itu sebagai tempat bersembunyi dikawasan pedalaman Aceh Besar tersebut hingga kini masih dikepung aparat kepolisian Densus 88 antiteror dan Brimob Polda Aceh.

Dalam pengepungan seperti di kawasan Lamkabeue, Seulimeuem Kabupaten Aceh Besar, sejumlah aparat kepolisian dikhabarkan mengalami luka tembak dan hingga kini belum diketahui apakah jatuh korban di pihak jaringan teroris tersebut. (U/A042/K004)


Sumber

Read More

Muhammad Nazar: Tidak ada teroris di Dayah

Polisi yang saat ini tengah memburu teroris di Aceh diminta tidak mencurigai dayah (pesantren). Pasalnya, dayah sebagai tempat pengajaran Islam tidak mengajarkan kekacauan dan kekerasan kepada para santrinya.

“Tidak ada teroris di Dayah di Aceh. Islam tidak membenarkan kekacauan dan kekerasan,” kata seorang ulama di Aceh Besar, Tgk M Luthfi, kemarin.

Ucapan itu merupakan penegasan Luthfi terhadap pernyataannya di sela-sela pembukaan musabaqah cerdas cermat dan muhadharah serta fahmul kutub se-Aceh, Sabtu (6 Maret 2010) lalu. Acara itu dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Muhammad Nazar, dan unsur Muspida Aceh Besar, termasuk dari Polri dan TNI setempat. Pada kesempatan itu Tgk M Luthfi menyatakan tidak ada dayah di Provinsi Aceh yang terkait dengan jaringan terorisme.

Tgk M Luthfi adalah pimpinan Dayah Ruhul Fata yang berlokasi di Kecamatan Seulimeuem, Aceh Besar. Kecamatan yang berada sekitar 50 kilometer sebelah timur Kota Banda Aceh itu saat ini merupakan satu diantara target operasi polisi mencari kelompok bersenjata terkait jaringan teroris.

Pernyataan Tgk M Luthfi mendapat dukungan Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar. Ia mengatakan bahwa Islam adalah agama rahmatan lilalamin yang memberi manfaat dan menghilangkan mudaharat bagi umat manusia. Karenanya, Islam tidak menoleransi kekerasan dalam bentuk apa pun yang membawa nama agama.

Muhammad Nazar minta warga dayah, khususnya di seluruh Aceh, baik ulama ataupun santrinya, lebih sering melakukan program-program pengabdian sosial agama guna memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang Islam yang sebenarnya.

Muhammad Nazar juga berharap agar dayah mampu menciptakan peradaban Islami, menjadi kontrol sosial dalam pembangunan, serta memperkuat perdamaian yang telah terjalin pascakonflik di Aceh.

Konflik bersenjata puluhan tahun di Aceh yang menelan korban ribuan jiwa berakhir setelah adanya nota kesepahaman bersama antara Pemerintah dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005.

“Jangan biarkan ada orang mengusik Aceh yang sedang damai dan membangun. Karena itu, peran ulama dan Dayah harus kita perkuat dalam kehidupan pembangunan di Aceh,” tambah Muhammad Nazar.
Pemerintah Aceh, memperlakukan dayah sebagai lembaga pendidikan resmi yang harus dibina. Tetapi, syarat-syaratnya tetap di standarkan, termasuk kurikulum, manajemen, guru dan jumlah murid.

“Hal itu bertujuan agar dayah benar-benar kuat serta berperan dalam pembangunan di provinsi ujung paling barat Indonesia itu,” kata Muhammad Nazar.

Tak hanya itu. Dayah, menurut Muhammad Nazar, juga harus harus difasilitasi untuk memiliki dana tetap selain bantuan Pemerintah Aceh, misalnya lembaga pendidikan Islam itu harus memiliki lahan pertanian, perikanan dan koperasi yang dikelola secara profesional.

“Bagi hasil dari keuntungan itu tetap untuk Dayah, sehingga lembaga pendidikan agama tersebut dapat terus beroperasi guna pembinaan kepada umat,” kata Muhammad Nazar.

Read More

Aceh ambil bagian pada Peringatan Hari Sisingamangaraja XII

MEDAN – Thursday, 16 June 2011
Pemerintah Provinsi Aceh mendukung penyelenggaraan Pentas Budaya Rakyat (PBR), akan dilaksanakan pada peringatan Hari Sisingamangaraja XII ke-104 di Taman Monumen Raja Sisingamangaraja XII depan Stadion Teladan Medan, Jumat (17/6).

Bahkan Wakil Gubernur Aceh akan hadir dan membawa serta tim kesenian untuk ambil bagian pada acara itu. Soalnya peristiwa itu dianggap penting karena adanya hubungan kesejarahan antara Raja Sisingamangaraja XII dengan Aceh pada masa perjuangan dulu.

Dukungan itu disampaikan Wakil Gubernur Aceh. Muhammad Nazar, saat bertemu dengan Panitia Peringatan Hari Sisingamangaraja XII di VIP Room Bandara Polonia Medan, baru-baru ini.

Panitia terdiri dari cicit Raja Sisingamangaraja XII yaitu Raja Tonggo Tua Sinambela, Ketua Panitia Mangarimpun Parhusip, Bendahara Panitia Panogari Panggabean dan Kordinator Dana Wilson Silaen.

Pada pertemuan itu Wagub Aceh didampingi Kepala Kantor Perwakilan Propinsi Aceh di Medan, Mukhlis Azis. Keseriusan Pemprov Aceh itu juga ditunjukkan dengan mengikutsertakan tokoh masyarakat dan budaya Aceh yaitu Haji Zul, Tengku Nazarudin Bados dan Masri Yoga berbincang-bincang dengan panitia pelaksana Hari Sisingamangaraja XII.

Dalam perbincangan itu panitia menyampaikan latar belakang penyelenggaraan kegiatan seni budaya itu yang antara lain bertujuan mengenang sekaligus memasyarakatkan penghoramtan nilai-nilai kepahlawanan kepada generasi muda. Momentum itu juga untuk mengembangkan seni budaya yang diharapkan bisa menambah even-even budaya untuk meramaikan kepariwisataan Kota Medan.

Direncanakan even budaya memperingati hari Sisingamangaraja itu akan diselenggarakan setiap tahun. Menurut Tonggo Tua Sinambela, dipilihnya tanggal 17 Juni karena tanggal tersebut merupakan hari gugurnya Raja Sisingamangaraja XII, tepatnya tanggal 17 Juni 1907.

Pada kesempatan itu Wagub Aceh Muhammad Nazar mengaku sangat memahami sejarah. Yang menarik katanya, beberapa hari sebelum bertemu panitia, pihaknya mengunjungi Kesultanan Deli. Dalam pertemuan dengan kesultanan Deli kata Nazar, ada disinggung tentang hubungan Kesultanan Deli dengan Raja Sisingamangaraja XII.

Hal ini adalah lumrah mengingat dahulu ada hubungan sangat erat antara Kesultanan Iskandar Muda, Kesultanan Deli dan Raja Sisingamangaraja, kata Mangarimpun Parhusip menirukan pernyataan Wagub kepada panitia.


Sumber:www.waspada.co.id

Read More

Aceh Butuh Legislatif Berkualitas

BANDA ACEH, acehkita.com.
Oleh: Salman Mardira - 06/04/2009 - 14:17 WIB

Muhammad Nazar, Wakil Gubernur Aceh, mengimbau masyarakat agar pada Pemilu nanti memilih caleg dan calon senator yang berkualitas serta peduli rakyat.

“Aceh sangat membutuhkan adanya legislatif dan DPD yang berkualitas diparlemen dimasa mendatang,” katanya, Senin (6/4). Masyarakat diminta menggunakan hak pilihnya secara bebas tanpa ada rasa takut terhadap berbagai intimidasi.

Menurut Nazar, adanya wakil rakyat dan senator berkualitas disenayan nanti sangat menentukan pembangunan Aceh dan kesejahteraan rakyatnya ke depan. “Jadi di Pemilu nanti masyarakat harus memilih secara bebas,” sebutnya.

Terkait masih banyak parpol peserta Pemilu yang kurang menghargai masa tenang, diantaranya dengan masih membiarkan atribut Partainya bertebaran di tempat-tempat umum, Wagub meminta KIP dan Panwaslu menindak tegas mereka sesuai aturan berlaku.

Sumber:
www.acehkita.com

Read More

Muhammad Nazar Kunjungi LP Lowokwaru

Acehkita.com , Minggu 28 Januari 2007
Muhammad Nazar Kunjungi LP Lowokwaru
Reporter : Muhammad IQbal - Malang

Wakil Gubernur Aceh terpilih, Muhammad Nazar, pada Sabtu (27/01) mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan (LP) Lowokwaru, Malang, Jawa Timur. Kunjungan Nazar dalam rangka membuat profil perjalanan hidup dari seorang aktivis Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) sampai terpilih menjadi wakil gubernur yang akan dilantik pada 8 Februari 2007 mendatang.

LP Lowokwaru dipilih menjadi salah satu tempat yang mejadi sejarah bagi Nazar, karena pada medio 2003 sampai dengan 2005 dia mendekam di LP ini sebagai tahanan politik. Akhir Agustus 2005, setelah pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menandatangani nota perdamaian, Nazar dibebaskan.

Dalam kunjungan tersebut, Muhammad Nazar mengaku senang dapat kembali bertemu dengan sipir dan tahanan-tahanan yang pernah menjadi teman ketika dipenjarakan dulu. Pada kesempatan itu, pihak LP Lowokwaru memberikan bingkisan kepada Nazar dan dukungan penuh untuk memegang amanat rakyat Aceh dalam memimpin Aceh kedepan agar lebih baik.


Pendidikan Gratis
Sehari sebelumnya, pada Jumat malam, bertempat di Asrama Mahasiswa Aceh, Muhammad Nazar menyempatkan bersilaturahmni dengan komponen masyarakat dan mahasiswa Aceh di Malang. Di hadapan komponen Keluarga Tanah Rencong (KTR) Malang dan Ikatan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Aceh (IPPMA) Malang, Nazar mengungkapkan perasaan senangnya dapat bertemu kembali dengan komponen yang pertama sekali memberikan semangat kepadanya untuk maju sebagai calon wakil gubernur berpasangan dengan Irwandi Yusuf.

Pada pertengahan April 2006, ketika Nazar berkunjung ke Malang, Keluarga Tanah Rencong Malang secara implisit mendukung Nazar untuk mencalonkan diri menjadi wakil gubernur Aceh.

Dalam memerintah Aceh lima tahun mendatang, Nazar mengutarakan fokus utamanya adalah memperbaiki mutu pendidikan. Salah satu caranya dengan membebaskan biaya pendidikan dari SD sampai dengan SMU. ”Saya bersama Irwandi akan berjuang agar pendidikan di Aceh gratis. Kami rela kembali dipenjara jika menggratiskan pendidikan untuk Aceh itu adalah kebijakan yang salah,” ujarnya di hadapan seratusan hadiran yang hadir pada malam itu.

Di bidang lain, Nazar juga mengutarakan akan membangun Aceh dengan nilai-nilai moral, akuntabilitas pemerintahan, dan pelaksanaan syariat Islam yang lebih baik. Perdamaian juga mendapat perhatian yang serius dari wakil gubernur ini.

Lukman, mahasiswa pascasarjana Universitas Negeri Malang mengharapkan, pemerintahan Aceh ke depan harus lebih memperhatikan peningkatan kualitas SDM. ”Aceh itu sangat kaya dengan SDA (sumber daya alam), tapi masyarakatnya sangat miskin, ini karena SDM yang lemah. Inilah yang harus menjadi titik fokus dalam pemerintahan Aceh ke depan,” katanya kepada acehkita.com dalam logat Aceh yang masih kental.


SIRA Minta BRR Dibubarkan
Pada kesempatan yang sama, Konsul SIRA Malang yang mendampingi Nazar, Safaruddin, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias yang cukup lambat dalam membangun kembali Aceh, sehingga mengakibatkan rakyat menderita.

”Jika kerja tanpa hasil dan hanya menghabiskan dana ke hal-hal yang tidak jelas saya, rasa BRR lebih baik dibubarkan saja. Pemerintahan Aceh ke depan kami anggap cukup mampu untuk menangani rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh,” kata Safaruddin yang juga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang itu.

Kepada pemerintahan Aceh, secara tegas Konsul SIRA Malang menitikberatkan pada pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang konsisten di Aceh. ”Semua pelanggaran hukum di Aceh harus tuntas diselesaikan, tidak terkecuali pelanggran terhadap HAM,” ujarnya.

Read More

Dinas Diminta Segera Isi Daftar Anggaran

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM
Oleh: Arman Konadi - 22/04/2010 - 19:44 WIB

Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar meminta seluruh badan/dinas maupun Satuan Kerja Pemerintah Aceh, segera merampungkan pengisian seluruh Daftar Pengisian Anggaran dari proyek yang ditangani masing-masing SKPA. Lambannya penyelesaian Daftar Pengisian Anggaran berimplikasi pada serapan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh.

Hal itu disampaikan Wagub Muhammad Nazar usai penandatangan sistem pengendalian terpadu dan kolektif terhadap kegiatan APBA 2010 yang dihadiri seluruh kepala SKPA di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (22/4).

“Banyak keuntungan dari sistem ini, di samping memudahkan pengawasan, juga efisien dibanding sebelumnya dan mengubah kultur birokrasi,” kata Nazar.

Menurut Wagub, sistem ini juga upaya menghindari kecurangan terhadap kegiatan APBA. “Jika perencanaannya baik, tentu hasilnya juga begitu. Jadi kalau ada kepala dinas yang nakal akan mudah terpantau, karena dengan sistem online ini seluruh proyek dari APBA perkembangannya dapat dilihat,” ujarnya.

Sumber: www.acehkita.com

Read More

Pemerintah RI Sebaiknya Berhenti Melakukan Terorisme di Acheh

Jakarta, 24 Oktober 2001(THE ACHEH TIMES)

Muhammad Nazar : "Sampai saat ini pemerintah Indonesia belum menunjukkan suatu keikhlasan dan kemauan yang baik dalam penyelesaian konflik Acheh secara damai. Kecuali itu retorika-retorika politik pemerintah, khususnya terhadap masyarakat Internasional, menampakkan seolah-olah pemerintah ingin berunding dengan Gerakan Acheh Merdeka (GAM) dan rakyat Acheh. Sedangkan di sisi lain pemerintah secara serius masih melakukan hal-hal yang kontraproduktif dengan perundingan. Apa yang dilakukan oleh pemerintah sangat sering tidak sesuai dengan yang diucapkan, seperti penerapan OKPH."

'Pilihan referendum penentuan nasib sendiri tetap merupakan kompromi politik rakyat Acheh dalam proses perdamaian dengan Indonesia. Referendum bukanlah sesuatu yang harus dihancurkan secara brutal.'

Lebih serius lagi, berlanjutnya penghancuran rakyat sipil juga terjadi. Apa yang saya sebutkan ini merupakan satu bentuk terorisme serius yang bisa menghancurkan proses perdamaian dan penyelesaian konflik Acheh secara komprehensif. Situasi pengacauan dan penghancuran ini dapat dilihat dengan mudah dari :

1. Kebijakan dan tindakan pemerintah yang terus menerus melakukan operasi-operasi militer dengan kamuflase penegakan keamanan dan hukum seperti OKPH. Dulu pemerintah Jakarta mengatakan bahwa OKPH akan menargetkan secara selektif. Tetapi kenyataan di lapangan membuktikan bahwa rakyat sipil nampak sengaja dan lebih banyak ditargetkan. Strategi militer yang berbaju hukum ini sebenarnya sedang menciptakan suatu ketakutan dan penghancuran aspirasi social politik Acheh

2. Penangkapan dan penahanan para aktivis sipil dan pembiaran proses keadilan terhadap mereka seperti dalam kasus saya sendiri selaku pimpinan SIRA, kasus Ketua Konsulat SIRA Jakarta Raya dan lain-lain. Pemerintah nampak juga menginginkan agar sipil tidak turut menyelesaikan kasus Acheh secara damai

3. Penangkapan, penahanan hingga penembakan para perunding GAM hingga tokoh-tokoh Acheh lainnya. Padahal para perunding GAM sudah diakui dan dijamin sebagai perunding yang bisa duduk satu meja dengan wakil-wakil pemerintah untuk penyelesaian kasus Acheh. Ini jelas suatu kondisi yang sangat kontraproduktif dan bisa menciptakan suatu kekacauan yang signifikant dalam penyelesaian konflik Acheh

4. Turut mengeksploitasi isu-isu serta kejadian-kejadian global seperti kasus AS-Afghanistan. Mengalihnya perhatian publik Internasional, termasuk perhatian publik Indonesia ke kasus AS-Afghanistan nampak secara jelas memberi kebebasan terjadinya kekerasan yang lebih serius lagi terhadap Acheh baik yang dilakukan dengan pola operasi militer maupun intelligent. Sebab media massa hingga ke tingkat lokal masih mengutamakan pemberitaan kasus baru AS-Afghanistan

Dengan demikian SIRA mengingatkan seluruh rakyat Acheh dan elemen-elemen pendukung perdamaian, demokrasi, HAM dan keadilan dimanapun agar memberikan perhatian yang serius dalam menghentikan terorisme dan penindasan Indonesia dalam bentuk apapun di Acheh. Suatu kontinuitas terorisme dan penindasan terhadap rakyat Acheh bukan hanya lebih parah dari terorisme Internasional, tetapi dengan mudah bisa menghancurkan proses perdamaian dan aspirasi demokratis rakyat. Padahal rakyat Acheh perlu dibantu untuk bisa menentukan nasib mereka sendiri secara bebas. Pilihan referendum penentuan nasib sendiri tetap merupakan kompromi politik rakyat Acheh dalam proses perdamaian dengan Indonesia. Referendum bukanlah sesuatu yang harus dihancurkan secara brutal. Karena referendum bukanlah sesuatu yang haram dan perang. Karenanya juga SIRA mendesak dan meminta Internasional untuk dapat membantu mewujudkan proses perdamaian dan kebebasan Acheh secara komprehensif, termasuk menjadi mediator.

Disamping itu SIRA juga mendesak pihak pemerintah Indonesia dan GAM agar bisa melakukan gencatan senjata dan menjamin adanya kebebasan berbicara (freedom of speech) kepada pendukung kemerdekaan maupun integrasi. Ini merupakan langkah yang paling baik ketimbang pemerintah RI menggelar operasi-operasi agresif represif terhadap rakyat Acheh ataupun pihak GAM membalas menyerang pihak TNI/Polri dengan senjata. Dalam hal ini pula peningkatan keterlibatan Internasional secara resmi merupakan sesuatu yang sangat serius dan urgent. Keterlibatan Henry Dunant Center (HDC) saja belum cukup mampu untuk bisa mengkomunikasikan keinginan-keinginan kedua pihak Acheh-Indonesia.



Muhammad Nazar adalah Ketua Dewan Presidium Sentral Informasi Referemdum Acheh (SIRA). Tulisan di atas dirangkum di kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Jl. Cikini Raya No. 58 S-T, Jakarta Pusat.

Kantor SIRA: JL. T. Panglima Polem No. 13 P.O BOX 8119 Banda Acheh, SUMATERA; Telp/Fax : 0651 24043; E Mail: sirareferendum@hotmail.com


Sumber: www.malay.achehtimes.com, Arsip Photobucket AcehCenter

Read More

Indonesia: Still Restrictions On Freedom of Speech

Five years ago Indonesia embarked on a transition from authoritarian towards democratic rule following former President Suharto’s forced resignation. Many limits on freedom of expression, including restrictions on the media, political parties and labour unions were removed.

Muhammad NAZAR was sentenced to five years’ imprisonment on 1 July 2003 for his peaceful pro-independence activism with the Aceh Referendum Information Centre (Sentral Informasi Referendum Aceh, SIRA).©Private

However, other legislation which had been used to silence government critics remained, although for a short period, was not used. Where politically motivated charges were still brought, they were used mainly against independence activists in the provinces of Papua (formerly known as Irian Jaya) and Nanggroe Aceh Darussalam (NAD, formerly known as Aceh), rather than the broader range of government opponents who had been imprisoned under former President Suharto.

Moves towards greater political freedoms and respect for freedom of expression are being undermined by the prosecution and imprisonment of peaceful political, labour and independence activists, and most recently journalists. Since 1998, Amnesty International knows of 50 people who have been sentenced to prison terms for exercising their peaceful and legitimate right to freedom of expression.

Six prisoners of conscience are currently imprisoned. Ignatius Mahendra Kusuma Wardana, the Chairperson of the Yogyakarta branch of the National Democratic Student’s league (Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, LMND) and Yoyok Edo Widodo, a member of the Indonesian Street Musicians Union (Serikat Pengamen Indonesia, SPI) are serving three year prison sentences in Yogyakarta town, Central Java Province. They were convicted of “insulting the President and Vice President” after burning their portraits during a peaceful demonstration. Muhammad Nazar, the head of Aceh Referendum Information Center (Sentral Informasi Referendum Aceh, SIRA) and Reza Pahlevi, also a SIRA activist, are serving prison sentences of five and three years respectively. Both were found guilty of “spreading feelings of hostility, hatred or contempt against the government” in connection with peaceful pro-independence activities. Yohanes Wanggai and Edison Waromi were sentenced to two years’ imprisonment each in October 2003 for “rebellion” (makar). The two men were arrested while raising a flag symbolising Papuan independence in the provincial capital Jayapura in December 2002.

In the report “Indonesia: Old laws-new prisoners of conscience” Amnesty International is calling for the release of all prisoners of conscience in Indonesia. The organization is also calling for the abolition of repressive legislation, which is used to detain prisoners of conscience and severely restricts one’s right to exercise freedom of expression.




Source: asiapacific.amnesty.org

Read More

Wakil Gubernur Aceh minta MPU segera keluarkan fatwa tentang ajaran sesat di Aceh

Sumber: KOMPAS.com
Wagub NAD Minta MPU Tetapkan Fatwa
K12-11 | I Made Asdhiana | Selasa, 5 April 2011 | 21:23 WIB

BANDA ACEH, Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar meminta kepada Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh segera mengeluarkan fatwa terkait penetapan nama-nama ajaran yang bertentangan dengan agama Islam dan dinyatakan sesat.

“Penetapan fatwa ini menjadi penting untuk landasan hukum kita, sehingga pemerintah Aceh pun bisa mengeluarkan pergub, dan polisi pun bisa bertindak karena ada landasan hukumnya,” ujar Muhammad Nazar usai memimpin rapat dengan unsur muspida di jajaran pemerintahan aceh terkait maraknya penyebaran ajaran agam yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam, Selasa (5/4/2011) sore.

Disebutkan Wagub, saat ini ada beberapa ajaran agama yang menyebar di kalangan masyarakat yang terindikasi bertentangan dengan ajaran agam islam dan mulai meresahkan kehidupan warga.

“Salah satu kelompok yang terindikasi adalah kelompok yang menamakan dirinya Pengikut ajaran Milata Abraham, dan setelah dipelajari memang ajaran ini bertentangan dengan ajaran-ajaran yang ada dalam agama Islam,” jelas Wagub Nazar.

Saat ini, tambah Wagub, pemerintah meminta kepada MPU, agar bisa segera menetapkan fatwa, kriteria-kriteria ajaran agama yang dinilai sesat, sehingga semua elemen pemerintahan termasuk aparat penegak hukum bisa mengambil tindakan jika menemukan sesuatu di lapangan.

Selain itu, jajaran pemerintah diminta untuk bisa mengambil langkah-langkah proaktif, untuk membendung menjalarnya ajaran yang bertentangan ini di masyarakat.

“Sebelumnya ajaran ini berkembang di Bireun dan sudah kita selesaikan masalahnya, tapi secara mengejutkan ternyata berkembang pesat dan cepat di Kota Banda Aceh dan di beberapa kota tingkat dua lainnya, dan yang lebih mengejutkan lagi ada banyak kaum intelektual muda kita yang sudah sangat terpengaruh ideologinya, ini yang harus segera diatasi, dengan cara mengembalikan mereka ke ajaran yang benar,” jelas Nazar.

Sementara itu Wakil Ketua MPU Aceh, Ismail Yakob mengakui pihak MPU sudah pernah mengeluarkan fatwa tentang kriteria ajaran sesat di Aceh. “Ada 13 kriteria yang sudah kita tetapkan diantaranya ajaran yang dimaksud bertentangan dengan rukun islam dan rukun iman, namun fatwa ini harus direvisi kembali dan MPU akan segera mencabut fatwa lama dan mengeluarkan fatwa yang baru,” kata Ismail Yakob.

Read More

Saat Jakarta Bermain “Api”

RPP Sabang sempat menuai protes. Itu disebabkan “ulah” Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Lembaga negara ini dituding “menganulir” sembilan pasal. Jakarta bermain “api”.

Juli Saidi, Rabu 25 Agustus 2010


TAK ada asap kalau tidak ada api. Agaknya, prinsip ini disadari benar Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar, terkait pembatalan sejumlah pasal yang terkandung dalam Rencangan Peraturan Pemerintah (RPP), tentang pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada Dewan Kawasan Sabang (DKS). Akibatnya, polemik pun bermunculan.

Bak dihantam angin puting beliung. Di Aceh, masalah ini menuai berbagai protes. Tapi, entah karena alasan tak mau berlama-lama, atas restu Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Wakil Gubernur Muhammad Nazar, seketika terbang ke Jakarta dan menemui Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) serta Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo. Hasilnya, jalan yang semula diperkirakan rumit dan penuh liku, ternyata mulus.

Success story yang ditempuh Muhammad Nazar, membuat sebagian aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Aceh memberi acungan jempol terhadap orang nomor dua ini. Lihat saja, berbagai puja-puji dan dukungan moral muncul melalui pesan singkat (SMS) dan jejaring sosial facebook. Termasuk, menjemput secara khusus mantan Ketua Presidium Sentral Informasi Rakyat Aceh (SIRA) ini, di Bandara Internasiona Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh.

Yang menarik, tak kurang dari sepekan, masalah ini menjadi buah bibir di sejumlah warung kopi di Banda Aceh. Sempat muncul pernyataan: Andai saja Wagub Muhammad Nazar tak menjemput bola, bisa jadi masa depan Sabang tak jelas nasibnya. Lalu, mengarah ke soal Pilkada, 2011 mendatang. Muhammad Nazar bahkan mulai digadang-gadang untuk maju sebagai orang nomor satu Aceh.

Sebaliknya, andai saja bukan karena Kementerian Keuangan tidak mengakomodir semua pasal yang telah disepakati, 23 Desember 2009 lalu. Bisa jadi, dukungan moral terhadap Wagub Muhammad Nazar, tak mengalir begitu deras. Tapi apa lacur, nasi hampir saja jadi bubur. Padahal, semua Kementerian sudah sepakat. Kabarnya Menteri Dalam Negeri, Gunawan Fauzi, sudah membubuhi paraf sebagai tanda setuju.

Begitupun, sistem hukum dan aturan di negeri ini, tak selamanya sejalan dari hilir ke hulu. Meskipun RPP Sabang telah diserahkan kepada Kementeriaan Keuangan-setelah ada kesepakatan final pada tanggal 23 Desember 2009 lalu. Tapi, sempat enam bulan mengendap di lembaga negara ini. Terakhir, muncul kabar, kementerian itu menganulir sejumlah pasal yang ada di RPP tadi.

RPP itu kemudian dikirim kembali ke Pemerintah Aceh oleh Menteri Dalam Negeri, 10 Agustus 2010. Surat Menteri Keuangan (Menkeu), yang ditandangani Agus D.W. Martowardojo, tertanggal 20 Juli 2010, nomor S-343/MK.01/2010, menyampaikan tanggapan Menkeu terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Sabang untuk dikaji ulang.

Seketika itu juga, Pemerintah Aceh membaca surat tadi. Bayangkan, dari 17 Pasal yang menjelaskan RPP Sabang, tujuh pasal diantaranya dianulir Menkeu. Ditambah dua pasal di bidang lain. Pasal RPP Sabang yang dianulir itu salah satunya pasal 17, yang membicarakan kewenangan pengelolaan aset yang sudah dipisahkan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negera (BUMN). “Di RPP Sabang ada 7 pasal yang dianulir Kementerian Keuangan dan dua pasal dibidang lainnya,” kata Staf Ahli Pemerintah Aceh, M. Jakfar, SH, M, Hum, kepada media ini, Sabtu 21 Agustus lalu.

Itu sebabnya, kata Jakfar, Rabu dua pekan lalu, Sekretaris Daerah Aceh (Sekda), Husni Bahri TOB, Walikota Sabang, Munawarliza Zainal, Biro Hukum dan Humas, Makmur Ibrahim, SH, staf ahli Gubernur Aceh, Mawardi Ismail, dan M Jafar, SH, menuju ke Jakarta. Tujuannya, mengkomplin dari coretan Kementerian Keuangan. Sebab, RPP Sabang sudah disepakati dan final. “Rabu 11 Agustus Sekda dan juga saya berangkat ke Jakarta,” kata Jakfar, Sabtu pekan lalu di rumahnya, Beurawe, Banda Aceh.

Kamis, 12 Agustus, tim berangkat ke Jakarta dan mengadakan pertemuan di Kantor Menteri Dalam Negeri. “Kami mempertanyakan, kenapa pasal-pasal yang sudah disepakati Desember lalu, kemudian tidak disepakati lagi oleh Kementerian Keungan. Padahal, 17 pasal yang langsung berkaitan dengan RPP Sabang sudah final,” ungkap Jakfar.

Usai pertemuan kata Jakfar, mereka mengadakan konferensi pers. Alasannya, Kementerian Keuangan telah mengubah dari kesepakatan yang sudah diambil. Perubahan itu kata Jakfar, terancam RPP harus dimulai dari nol.

Kecewa? Begitulah adanya. Sebab, sesuai dengan janji Pemerintah Pusat, berdasarkan pasal 170 ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintah Aceh. PP sudah harus dikelurkan selambat-lambatnya enam bulan sejak Undang-Undang itu diundangkan. “Seharusnya, 1 Februari 2007, sudah dikeluarkan PP tersebut, dan sampai saat ini sudah terlambat tiga tahun, enam bulan,” kata Sekda Aceh Husni Bahri TOB, Kamis dua pekan lalu di Jakarta.

Persis, 23 Desember 2009, rapat terakhir dengan semua menteri digelar. Hasilnya, kata Jakfar draf yang disebut draf harmonisasi, karena menghamonisasikan dengan peraturan perundangan-undangan lainnya, dinyatakan sudah final. “Ketika itu semuanya sudah sepakat, tapi kenapa kemudian dianulir oleh Menkeu,” jelas Jakfar mengenang.

Nah, perubahan RPP tentu saja dinilai tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) dan Undang-Undang Nomor: 37 tahun 2000. Padahal RPP itu dibuat untuk melaksanakan ketentuan khusus UU Nomor: 37 Tahun 2000 tentang penetapan Perpu Nomor: 2 tahun 2000, tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas Sabang, menjadi UU, dan UU Nomor: 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Sementara dalam usul Kementerian Keuangan, Pemerintah Aceh, hanya mengunakan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan sektoral sebagai landasan pengkajian.

Bisa jadi, karena trik dan intrik pemerintah pusat yang terkesan “main api”. Anggota DKS, Munawarliza Zainal yang juga Walikota Sabang menilai, pemerintah Jakarta tidak konsisten dengan janji yang telah disepakati sebelumnya. Munawar mengaku kecewa. “Kami atas nama masyarakat Sabang dan Pemerintah Aceh kecewa atas sikap Menkeu, rakyat merasa ditipu,” katanya kepada wartawan.

Benarkah? Inilah yang jadi soal. Jumat dua pekan lalu, respon susulan muncul dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Amir Helmi, SH. Menurut Amir Helmi pemerintah pusat tidak komit dan iklas memberikan status Sabang berstatus sebagai daerah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Aceh.

Sekedar mengingkatkan saja. Sabang ditetapkan sebagai Zona Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas pada tahun 2000, melalui UU Nomor 37 tahun 2000, tentang Sabang sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk wilayah Indonesia Bagian Barat. Keputusan ini merupakan salah satu dari sembilan keputusan politik dan janji yang disepakati pemerintah pusat kepada Aceh, guna menyelesaikan konflik.

Kemudian, setelah petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menyepakati damai dengan Pemerintah RI, 15 Agustus 2005 di Helsinki Fitlandia, yang ditindaklanjuti lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Maka, status Sabang sebagai Zona Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas juga dijelaskan dalam UUPA tersebut.

Menariknya, setelah mendapat protes dari berbagai kalangan pejabat di Aceh dan wakil rakyat Aceh di Jakarta. Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar akhirnya menyatakan “sikap”, Sabtu, dua pekan lalu itu untuk bertemu langsung dengan Presiden, Susilo Bambang Yudhoyon (SBY). Agenda Wagub saat itu, menyampaikan perkembangan terakhir, dari sejumlah PP dan Perpres yang diduga masih belum menguntungkan Aceh dan UUPA.

Penyampaian protes Nazar tadi, disampaikan kepada SBY pada acara pramuka di Cibubur, Jakarta. Sabtu, dua pekan lalu. Lalu, dilanjutkan dengan Menkeu, Agus D.W Martotadojo serta jajaranya.

Dari pertemuan itu, dapat dicapai kesepakatan bahwa: RPP tentang pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Kawasan Sabang (DKS) harus mengacu dan dikembalikan, sesuai dengan UUPA dan UU nomor 37 tahun 2000 tentang Pelabuhan Bebas dan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang. “Pertemuan informal itu sudah ada kesepakatan untuk tetap menggunakan UUPA sebagai landasan RPP Sabang,” jelas Jakfar.

Nah, keberhasilan Wagub Muhammad Nazar mengembalikan fungsi RPP tadi, mendapat respon positif. Salah satunya dari Ketua Forum Bersama (Forbes) anggota DPR/DPD RI asal Aceh, M. Nasir Jamil. Nasir menyambut positif kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan Wagub Aceh dan Menkeu.

Saat kembali ke Aceh, di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Wagub disambut Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW NU) dan Sekjen Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Tgk H Faisal Ali bersama Tgk Bulqaini. Tak hanya itu, pada prosesi penyambutan juga hadir tiga anggota DPRA: Yunus Ilyas, Ibnu Rusdi (dari Partai Demokrat), dan Muslem Ayub dari Partai Amanat Nasional (PAN) serta Ketua Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), M Taufik Abda. Termasuk, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh, Ihsanuddin MZ, dan Ketua Dewan Pengurus Forum Pemantauan Pembangunan dan Perdamaian Aceh (FP3-A), T Banta Syahrizal.

Namun, tak sampai sepekan dan rasa lelah Wagub Muhammad Nzar pulih, berbagai nada miring seputar penyambutan di Bandara SIM, mencuat. Ada pihak menilai, penyambutan tadi tidak tepat dan terlalu berlebihan. Kemudian, masalah ini menyerempet kemana-mana, termasuk tudingan adanya rekayasa pencitraan yang berlebihan, yang sedang dimainkan tim sukses Muhammad Nazar untuk menuju kursi orang nomor satu Aceh pada Pilkada mendatang. “Torobosan Wagub itu bagus, tapi dengan adanya penyambutan di Bandara SIM saya kira kurang tepat, karena memang sudah menjadi kewajiban Guberbur dan Wakil Gubernur untuk membangun dan mengisi UUPA,” kata salah seorang tokoh Aceh yang dikenal dekat dengan Gubernur Irwandi Yusuf.***


Source: http://www.modusaceh.com/html/read/utama/2836/saat_jakarta_bermain_"api".html/

ModusAceh | ModusAceh | ModusAceh | ModusAceh

Read More