Muhammad Nazar Buka Tunas Ramadhan se Aceh di dataran tinggi Gayo

Wagub Buka Tunas Ramadhan se Aceh di dataran tinggi Gayo
Takengen-ALABASPOS. Minggu, 29 Agustus 2010

Kegiatan Tunas Ramadhan se- Aceh yang berlangsung di Dataran Tinggi Gayo Aceh Tengah, dihadiri kurang lebih 1.000 peserta dari 21 kabupaten /kota se-Aceh. Ketua Kwarcab Pramuka Aceh Tengah Ir.Syukur Kobath, menjelaskan dari 23 Kabupaten /Kota, Kabupaten Simeule dan Pidie Jaya tidak mengirimkan pesertanya untuk mengikuti Tunas Ramadhah 1431 H ini.

Sebelumnnya pada pkl 14.30, WIB telah berlangsung Pawai Taqrub yang diikuti seluruh peserta Tunas Ramadhan, dengan menaiki Bus yang telah dipersiapkan masing-masing kontingen. Kegiatan Pawai Taqrub ini, juga dimeriahkan dengan hadirnya komunitas Sepeda Onthel Gayo Takengon. Pawai dengan rute depan Pendopo- Simpang Kodim, Terminal, Jalan Lintang , RSU Datu Beru- Simpang Empat Bebebsen- Simpang Kemili, Depan Polres Aceh Tengah dan berakhir di Depan Pendopo Aceh Tengah. Pawai Taqrub tersebut cukup mendapat apresiasi dan perhatian dari warga Dataran Tinggi Tanoh Gayo.

Ir.Syukur Khobath, Kwarcab Pramuka Aceh Tengah, dalam sambutannya memaparkan, kegiatan Tunas Ramadhan yang bertemakan Tunas Ramadhan Prestasi ini, berlangsung tanggal 28 Agustus 2010 hingga 01 Sepetember 2010. Peserta akan mengikuti 6 (enam) cabang lomba Musabaqah, untuk cabang Tilawah dipusatkan di Bebalen Masjid Agung Ruhama Takengon, cabang Fahmil Qur’an berlangsung di Gedung Olah Seni (GOS) Takengon, cabang Khatil Qur’an atau kaligrafi dilangsungkan di Gedung Olah Raga (GOR) Paya Ilang Takengon, Tajhil Mayat atau Memandikan Mayat dilangsungkan di Lapangan Masjid Al-Abrar Kebayakan, cabang Muazin dengan lokasi di Masjid Quba Bebesen, dan untuk cabang Syarhil Qur’an dilangsungkan di Arena Utama Lapangan Setdakab Aceh Tengah.

Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar, S.Ag membuka secara resmi kegiatan Tunas Ramadhan se- Aceh yang berlangsung di Dataran Tinggi Gayo Aceh Tengah, Sabtu (28/8). Tampak hadir Ketua harian Kwarda Pramuka Aceh Drs,H.Azhari Basyar, Kepala kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh. Drs.A.Rahman TB,LC. Ka.Biro Keistimewaan dan Kesra Pemerintah Aceh Drs.Suhaiba. Kapolres Aceh Tengah, AKBP.Edwin Rahmat Adikusumo,SE, Kasdim Aceh Tengah, Mayor inf,Prabowo, Wakil Ketua DPRK Aceh Tengah, Taqwa dan Ketua MPU Aceh Tengah, yang diwakili Tgk H,Razali Irsyat, serta sejumlah ketua ,wakil ketua dan pengurus Kwartir Cabang Paramuka Kabupaten/Kota.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar, mengatakan hakekat pelaksanaan Tunas Ramadhan yang digelar memiliki esensi moral dalam membangun sebuah peradapan sebagai anggota kepanduan. Disebutkannnya ada tiga hal penting yang menjadi modal utama untuk membangun sebuah peradapan, ketiga hal tersebut adalah pertama yang harus dimikili seorang anggota pramuka adalah modal keimanan dan ketaqwaan dalam arti sesungguhnya, yang sejatinya bisa menjadi dasar pembentukan karakter. Kedua, menurut Nazar adalah modal Pengetahuan, Profesionalitas, Skill serta Kemampuan, dengan modal yang dimiliki ini diharapkan kita mampu berdiri dengan baik, mampu mandiri diantara bangsa-bangsa sejagat. Kemudian ketiga, sebut Nazar adalah modal Akhlakul Karimah yang didalamnya termasuk memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin, etika dalam pergaulan sesama manusia, sesama umat beragama, dan diantara umat yang berlainan agama.

Kegiatan Tunas Ramadhan adalah satu-satunya kegiatan yang ada di Aceh dan mulai tahun ini diikuti oleh utusan Pramuka dari luar Aceh, yaitu saudara kita dari Medan, mereka juga mengikuti Tunas Ramadhan yang kita gelar. Kita mengharapkan Tunas Ramadhan yang kita laksanakan ini, akan menjadi Model dan Strategi di Tingkat Nasional bahkan bagi pramuka-pramuka di Asia Tenggara, pemeluk agama Islam, seperti Malaysia dan Singapore yang memiliki kepanduan pramuka dengan kegiatan Reguler Ramadhan.

Kepala Wartawan, Nazar menjelaskan, bahwa dengan kegiatan Tunas Ramadhan, akan berdampak kepada tumbuhnya tunas-tunas baru yang berkarakter untuk membangun bangsa ini, dengan tujuan mendorong, memotivasi dan meningkatkan spiritual moral sehingga kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin yang siap mental dan fisik. Dengan daya tahan mental dan fisik yang baik akan layak guru yang baik, tentara yang kuat, lawyer yang bijak, polisi yang mengayomi sehingga dapat membentuk karakter bangsa ini kedepan, Pungkas Wagub Nazar.

Bupati Aceh Tengah, Ir.H.Nasaruddin, MM., yang juga sebagai ketua Majelis Pembina Cabang (Kamabicab) Pramuka Aceh Tengah, menyambut baik kehadiran Kwarcab Pramuka dari Kabupaten/Kota di Aceh Tengah. Melalui pembinaan keagamaan, Bupati sangat yakin dapat menghasilkan generasi yang nyaman, generasi yang al Qur’ani sehinga dapat dijadikan dasar kehidupan sesuai yang dicontohkan Rasulullah. Bupati berharap pembinaan dalam pramuka akan menentukan perkembangan generasi muda, melalui Saka (Satuan Kerja) yang ada, “kita harapkan dibeberapa saka akan meningkatkan kemampuan sehingga dapat diterapkan dikantor masing-masing nantinya” ujar Bupati kepada wartawan.

Dari pantauan dilokasi usai seremoni pembukaan Tunas Peramuka Se-Aceh, segenap pengurus dan anggota Tunas Ramadhan langsung menuju Pendopo Aceh Tengah untuk berbuka Puasa Bersama, yang dilanjutkan dengan shalat Isha dan Tarawih di masjid Agung Ruhama Takengon, Di masjid Agung Ruhamna ini, Usai shalat tarawih dilanjutkan dengan peringatan Nujulul Qur’an dengan penceramah Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar. (wein)
Sumber : ALABASPOS

Tunas Ramadhan Harus Menjadi Program Nasional

Serambinews - Takengon Aceh Tengah - Mon, Aug 30th 2010

Ketua Kwarda Pramuka Aceh Muhammad Nazar menyerahkan piala bergilir Tunas Ramadhan kepada Ketua Kwarcab Pramuka Aceh Tengah Ir Syukur Kobath sebagai Ketua Panitia Lokal Tunas Ramadhan se-Aceh dan Sumatera, Sabtu (28/8). Piala Bergilir itu akan diperebutkan oleh 22 kontingen Pramuka dari Aceh dan Sumatera Utara.  SERAMBI/JALIMIN

Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Aceh, Muhammad Nazar mengharapkan, program Tunas Ramadhan yang hanya ada di Provinsi Aceh dapat dilaksanakan pada tingkat nasional. Tunas Ramadhan adalah kegiatan anak-anak Pramuka yang digelar selama bulan Ramadhan di lokasi berpindah-pindah, dalam rangka peningkatan pengetahuan keagamaan dan disiplin diri.

Harapan itu disampaikan Muhammad Nazar pada pembukaan Tunas Ramadhan Pramuka se-Aceh dan Sumatera di Lapangan Setdakab Aceh Tengah, Sabtu (28/8). Untuk memasukkan Tunas Ramadhan sebagai pendidikan non-formal bagi genarasi muda, sebut Muhammad Nazar, materi pelatihan terus dikembangkan sehingga menjadi model (contoh) bagi Tunas Ramadhan yang akan digelar pada tingkat nasional dan internasional.

Dalam kegiatan Tunas Ramadhan, sebut Nazar, mengandung tiga unsur dasar sebagai modal gerakan pramuka yakni Ketekunan dan Ketaqwaan, sumberdaya manusia (SDM) skill dan profesioal serta akhlaqul karimah (akhlak yang mulia)

Berbekal tiga modal dasar itu, sebut Muhammad Nazar, Program Tunas Ramadhan sangat cocok untuk diterapkan pada tingkat nasional dan menjadi agenda rutin pemerintah setiap tahunnnya. Bila Tunas Ramadhan sudah menjadi program nasional, maka, pemerintah dapat memberikan dukungan anggaran untuk kelancaran kegaiatan keagamaan tersebut.

Di negara Arab Saudi, peran pramuka sangat tinggi, selain dijaga oleh tentara dan polisi, pramuka juga ikut menertibkan para jemaah haji yang sedang melaksanakan rukun haji di Kota Mekkah dan Madinah. “Mudah-mudahan, Tunas Ramadhan akan menjadi program nasional yang digelar setiap tahunnya,” ujar Muhammad Nazar yang juga Wakil Gubernur Aceh itu.

Pada Tunas Ramadhan kali ini, 21 kwarcab Pramuka seluruh Provinsi Aceh mengirimkan kontingennya, ditambah dengan satu kontingen dari Kwarda Pramuka Sumatera Utara. Dua Kwarcab Pramuka di Aceh tidak mengirim pesertanya yakni Kabupaten Pidie dan Simeulue.

Pembukaan Tunas Ramadhan se-Aceh dan Sumatera Utara tahun 2010 dihadiri para ketua kwarcab seluruh Aceh yang notabenenya menjabat sebagai wakil bupati masing-masing daerah. Tunas Ramadhan se-Aceh dan Sumatera Utara tahun 2010di Takengon berakhir 1 September 2010.(min)

Read More

Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar Terima Lencana Anugerah Gemilang Presiden - penghargaan tertinggi gerakan pramuka Malaysia

Wagub Terima Anugerah Pramuka Tertinggi
Malaysia Puji Gerakan Pramuka Aceh
SAMBAS - Thu, Dec 16th 2010

Pesuruh Jaya Pengakap Negeri Malaysia Datok Kaharuddin Nasution menyematkan Lencana Anugerah Gemilang Presiden (penghargaan tertinggi gerakan kepramukaan Malaysia) kepada Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Aceh Muhammad Nazar di Sambas

Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Aceh, Muhammad Nazar menerima “Anugerah Gemilang Presiden” yang merupakan penghargaan tertinggi dari Pemerintah Malaysia untuk tokoh Gerakan Pramuka dari luar negara itu. Lencana penghargaan itu disematkan oleh Pesuruh Jaya Pengakap Negeri Malaysia (Ketua Gerakan Nasional Malaysia), Datok Kaharuddin, di Sambas, Kalimantan Barat, Rabu (15/12).

Menurut laporan yang diterima Serambi, Muhammad Nazar yang juga Wagub Aceh merupakan satu-satunya tokoh provinsi yang menerima penghargaan tersebut. Penghargaan serupa pernah diterima Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Ka Kwarnas Pramuka Indonesia, Prof Azrul Azwar. Penghargaan diserahkan pada acara pembukaan Perkemahan Budaya Serumpun yang diikuti Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Pesuruh Jaya Pengakap Negeri Malaysia Datok Kaharuddin memuji Ka Kwarda Pramuka Aceh, Muhammad Nazar dengan menyebutnya sebagai sosok yang berhasil dengan gemilang membangkitkan Gerakan Pramuka Aceh pascakonflik dan tsunami. “Apa yang kita saksikan di Aceh dengan gerakan pramukanya adalah berkat usaha dan kerja keras yang kuat. Inilah yang mendasari kami menganugerahkan penghargaan kepada Muhammad Nazar,” kata Datok Kaharuddin menjawab Serambi seusai menyematkan lencana “Anugerah Gemilang Presiden” kepada Muhammad Nazar.

Ka Kwarnas Pramuka Indonesia, Prof Azrul Azwar mengatakan Aceh behasil bangkit dan menghidupkan kembali kegiatan kepramukaan setelah daerah itu lama terkungkung dalam konflik dan peristiwa tsunami. “Kami sangat menghargai apa yang dilakukan Kwarda Pramuka Aceh. Sebuah capaian prestasi yang sangat penting, terlebih baru saja Aceh sukses menyelenggarakan kegiatan kepramukaan nasional (Perkemahan Wirakarya Nasional VII) yang dibuka Presiden dan ditutup Wapres,” ujar Azrul Azwar.

Ka Kwarda Kalimantan Barat Drs Suryadi yang masih menjabat Koordinator Wilayah Pramuka Kalimantan secara khusus menyampaikan selamat kepada Muhammad Nazar atas penganugerahan penghargaan tersebut. “Itu merupakan wujud dari dedikasi dan komitmennya dalam mendorong kebangkitan Gerakan Pramuka di Aceh. Kami mendengar bahwa di Aceh Pramuka telah menjadi gaya hidup di kalangan generasi muda,” kata Suryadi.

Bagi Muhammad Nazar, ini penghargaan yang kedua diterima setelah Lencana Melati yang disematkan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pada 14 Agustus 2009. “Itu adalah anugerah yang langsung diterima Ka Kwarda Aceh. Penghargaan lain diberikan kepada kontingen Aceh dalam berbagai kegiatan Jambore Asean dan Asia Pasifik di Filipina dan Korea Selatan,” kata Wakil Ketua Kwarda Pramuka Aceh, Ir Jufri Effendi yang ikut mendampingi Wagub Muhammad Nazar ke Sambas.

Wagub Muhammad Nazar menyatakan, penghargaan yang diterimanya merupakan penghargaan kepada segenap rakyat Aceh yang telah ikut berpartisipasi dan mendorong tumbuhnya iklim kondusif bagi kegiatan kepramukaan di Aceh. “Ini adalah penghargaan dan penghormatan untuk rakyat Aceh,” sebut Wagub.

Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar salam komando dengan Bupati Sambas Burhanuddin Rasyid (kanan) setelah menerima Anugerah Pramuka Malaysia di Sambas Kalbar, Rabu (15/12). Kegiatan ini dihadiri oleh ribuan peserta dari Singapore, Brunei, Malaysia dan Indonesia.
Sumber: www.theglobejournal.com

Perkemahan Budaya
Ketua Panitia Perkemahan Budaya Serumpun, Ir Burhanuddin A Rasyid menyatakan kegiatan tersebut diikuti 2.150 peserta dari Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. “Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempererat jalinan silaturahmi Pramuka serumpun,” kata Burhanuddin yang juga Bupati Sambas.

Perkemahan Budaya Serumpun sepenuhnya diisi kegiatan seni budaya dan wisata. Hanya 20 persen yang berisi kegiatan kepramukaan. Itupun sifatnya nonlomba. Kegiatan itu sendiri dibuka Gubernur Kalimantan Barat, Cornellis dimeriahkan pertunjukan tari massal.(fik)

Sumber: aceh.tribunnews.com

Read More

Presentasi rencana Perkemahan Wirakarya Nasional oleh Muhammad Nazar

Presiden SBY Akan Buka Perkemahan Pramuka di Aceh.
Serambi Indonesia - Jumat 5 Feb 2010

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan akan membuka Perkemahan Pramuka Wirakarya Nasional 2010 di Banda Aceh. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 22-29 November mendatang, merupakan kegiatan reguler Pramuka pertama yang diadakan di Aceh. Kepastian kehadiran Presiden SBY tersebut disampaikan Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka Aceh yang juga Wakil Gubernur (Wagub), Muhammad Nazar seusai presentasi rencana Perkemahan Wirakarya di hadapan Pengurus Kwartis Nasional (Kwarnas) Pramuka, di Gedung Pramuka Gambir, Jakarta, Kamis (4/2).

Hadir dalam presentasi itu Ka Kwarnas Pramuka Prof dr Azrul Azwar dan sejumlah penguruh Kwarnas. Saat presentaasi, Muhammad Nazar didampingi pengurus Kwarda Pramuka Aceh, Azhari Basyar, Jufrie, dan Anas M Adam. Sepanjang sejarah kepramukaan di Aceh, menurut Muhammad Nazar, baru kali ini event perkemahan Wirakarya Pramuka Nasional berlangsung di Aceh. Aceh dipercaya sebagai tuan rumah setelah disepakati dalam musyawarah nasional Pramuka tahun lalu, sebut Muhammad Nazar.

Perkemahan Wirakarya tersebut akan diikuti lebih dari 10 ribu pandu Pramuka dari seluruh Indonesia, negara Asean dan Timur Tengah. Kegiatan akan difokuskan kepada pengabdian masyarakat yang dilaksanakan selama satu pekan dalam berbagai bentuk kegiatan, antara lain kegiatan: gampong bersih,gerakan cinta kebersihan di dayah dan tempat-tempat pendidikan serta rumah ibadah, gerakan cinta lingkungan berupa penanaman pohon, gerakan ekonomi pariwisata dan lain-lain.

Untuk menyambut rencana kegiatan berskala nasional dan internasional itu, Wagub Nazar mengatakan akan dipersiapakan fasilitas infrastruktur, tempat perkemahan, sanitasi dan sebagainya. Selama ini Aceh belum memiliki fasilitas dan infrastruktur memadai untuk menyelenggarakan kegiatan perkemahan secara nasional. Karena itu kita harapkan Pemerintah Aceh melalui APBA dapat mengalokasikan anggaran untuk kepentinagn ini sebut Muhammad Nazar.

Pramuka Aceh dalam beberapa tahun terakhir berhasil meraih berbagai prestasi dan penghargaan baik dalam forum Pramuka Nasional maupun internasional. Dua bulan silam, kontingen Pramuka Aceh mendapatkan dua penghargaan Asia Pasifik dari lima penghargaan yang diperebutkan. Kegiatan Pramuka di Aceh sangat menonjol pasca konflik dan tsunami. Kita ingin meningkatkan di bidang kepramukaan sebagai salah satu wadah pendidikan bagi remaja dan pemuda sebut Nazar. (Sumber: aceh.tribunnews.com)

Read More

Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar Buka Kemah Pramuka di Gayo Lues

BLANGKEJEREN - Fri, Feb 4th 2011.

Kepala Kwarda Pramuka Aceh, Muhammad Nazar, Kamis (3/2) membuka perkemahan pramuka dan festival seni dan budaya regional III, di Blangkejeren, Gayo Lues. Kegiatan itu diikuti peserta dari Gayo Lues sebagai tuan rumah, Aceh Tengah, Aceh Tenggara dan dari Kabupaten Bener Meriah. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Muhamad Nazar yang juga Wagub Aceh antara lain mengatakan, perkemahan merupakan sebuah pendidikan luar sekolah. Katanya, gerakan pramuka akan membina anak-anak bangsa sebagai generasi penerus yang hidup mandiri.

Dalam kesempatan itu, kata Muhamad Nazar, melalui gerakan pramuka, para anggota maupun pengurus pramuka jangan ada yang terlibat dengan narkoba. Meskipun Galus selama ini dikenal dengan ibu kota Blangkejeren rawan terhadap tanaman ganjanya. Dengan adanya gerakan pramuka juga memiliki peran penting dalam pemberantasan narkoba tersebut.

Sedangkan Bupati Gayo Lues, Ibnu Hasim mengatakan, bagi sebagian masyarakat Gao Lues pramuka merupakan sebuah perkumpulan dan mengangap hanya sebuah hura-hura belaka. Padahal, kegiatan tersebut merupakan suatu kegiatan yang sangat positif.

“Melalui perkemanahan ini pikiran negatif tersebut harus dapat dihilangkan dari segelintir masyarakat itu,”sebut Ibnu Hasim. Diminta, agar ke depan para peserta pramuka terus menjadi anak mandiri serta mampu menghadapi perkembangan global.

Sementara ketua panitia, Djamaludin Ilyas mengatakan, kegiatan perkemahan dan kebudayaan seni yang berlangsung di Buntul Nege Blangsere, Kecamatan Kuta Panjang, hingga tanggal 7 Febuari mendatang itu diikuti 1.870 peserta. Disampaikan, dalam perkemahan tersebut akan dimeriahkan dengan acara pentas budaya, lomba kuliner, pameran, pemilihan ratu dan raja, perlombaan tari saman Galus melawan tari saman dari Agara, kemudian acara didong tepuk dari Takengan (Aceh Tengah) berlawan dengan Kabupaten Bener Meriah.

Pengukuhan Pengurus Kelompok Informasi Gampong
Dalam kunjungan kerja ke Gayo Lues, Muhamad Nazar, yang juga selaku ketua Badan Narkotika Provinsi (BNP) Aceh, Rabu (3/2) juga telah mengukuhkan pengurus Kelompok Informasi Gampong (KIG) di Desa Badak, Kecamatan Dabun Gelang, Gayo Lues. “Galus masih dikenal dengan tananam ganjanya, untuk itu saya minta warga agar meninggalkan penanaman ganja mengganti dengan tanaman lain tanaman sere, dan jagung,”pinta Muhamad Nazar.

Ditegaskan, para pengurus KIG yang baru dikukuhkan tersebut merupakan ujung tombak dalam pemberantasan narkotika tingkat gampong maupun di kecamatan. Bila perlu agar mengawasi pergerakan setiap masyarakat yang keluar masuk ke setiap gampong itu.

Sedangkan Bupati Galus, Ibnu Hasim mengatakan, Gampong Badak ditunjukan sebagai desa KIG tahun ini, karena tersebut yang terbaik dari jumlah desa yang ada di Galus. Sementara Kalakhar BNK Galus, AKP Masri mengatakan, KIG merupakan gerakan dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Galus. Katanya, belum lama ini, BNK telah melakukan tes urin kepada sejumlah masyarakat di Kecamatan Dabun Gelang untuk mengetahui apakah masyarakat itu mengunakan narkoba, atau tidak.

Dikatakan, salah satu tujuan pembentukan KIG tersebut, agar bisa melakukan pemberantasan narkotika di tingkat gampong, baik pemberantasan peredaran, pengelapan, pengunaan serta penyeludupan maupun memproduksi narkotika tersebut.(Sumber: c40)

Read More

Muhammad Nazar Buka Jambore Aceh 2011

Wakil Gubernur Aceh Membuka Jambore Daerah Aceh 2011, Dan Meresmikan Bumi Perkemahan Beutong Scout Camp
Monday, 09 May 2011 12:43

Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Aceh, Muhammad Nazar, hari ini (09/05/11) membuka secara resmi kegiatan Jambore Daerah (JAMDA) Aceh 2011. Kegiatan yang diselenggarakan lima tahunan ini mengambil tempat di Bumi Perkemahan Beutong, Kabupaten Nangan Raya. JAMDA tahun 2011 ini akan berlangsung semala enam hari yang dimulai pada tanggal 9 Mai hingga 14 Mai 2011 dan diikuti oleh 23 Kwartir Cabang Gerakan Pramuka se-Aceh.
Dalam sambutannya, Cut Bang Nazar menyampaikan bahwa beliau sangat bangga melihat peserta yang hadir dan mengekuti kegiatan JAMDA ini, dan juga menyatakan bahwa kegiatan Pramuka bukanlah kegiatan yang sia-sia “Pilihan untuk ikut dan aktif di Gerakan Pramuka adalah sebuah pilihan yang tepat” ungkapnya. Ia juga mengajak seluruh kalangan untuk dapat mengkampanyekan kegiatan Pramuka, “Adalah tugas kita semua agar dapat menyampaikan kepada seluruh kalangan, bahwa organisasi Pramuka mempunyai visi dan misi yang mulia. Sebuah organisasi pencetak kader bangsa yang memiliki kualitas dan juga memiliki kuantitas yang besar, sehingga menjadi anggota Gerakan Pramuka bukan merupakan kegiatan yang mubazir ataupun kegiatan yang sia-sia.”

Jambore Daerah Aceh tahun 2011 ini diikuti oleh lebih dari 1500 anggota Gerakan Pramuka yang mewakili 23 Kabupaten/Kota se- Aceh yang tergabung dalam Kwartir Cabang-Kwartir Cabang yang ada di setiap Kabupaten/Kota. Anggota Gerakan Pramuka merupakan calon-calon pemimpin bangsa yang akan terus di gembleng dan dibina dalam kepramukaan, hal ini sesuai dengan tema Jambore Daerah 2011 “Scout Today, Leader Tomorrow”.
Untuk meningkatkan kepedulian dan pengabdian Pramuka, pada kegiatan pembukaan JAMDA 2011 ini, Kwartir Daerah Aceh juga memberikan penghargaan Panca Warsa kepada Pembina yang sudah aktif selama lima tahun dalam kegiatan pembinaan kepramukaan. Juga penghargaan Tunggul Kwartir Cabang Tergiat 2010, yaitu penghargaan yang diberikan kepada Kwartir Cabang yang paling aktif melakukan kegiatan kepramukaan selama tahun 2010.

Cut Bang Nazar selaku Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Aceh, dalam kesempatan ini juga membubuhkan tanda tangan pada prasasti peresmian Bumi Perkemahan Nagan Raya Beutong Scout Camp. Bumi perkemahan yang terletak di kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. Nagan Raya Beutong Scout Camp memiliki luas 10 hektar, yang juga dikelilingi proyek irigasi Beutong. Selain digunakan untuk kegiatan kepramukaan, lokasi ini juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain seperti MTQ se-Kabupaten Nagan Raya. (eka)

Atraksi Debus Warnai Pembukaan Jamda di Nagan Raya

JEURAM - Tue, May 10th 2011, 08:20

Atraksi seni Rapai Debus, Senin (9/5) kemarin mewarnai pembukaan Jambore Daerah (Jamda) Provinsi Aceh Tahun 2011 yang dibuka oleh Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar, didampingi sejumlah petinggi pramuka provinsi, berlangsung di Bumi Perkemahan Beutong Scout Camp di kawasan bantaran Irigasi Jeuram, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya.

Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar SAg selaku Ketua Kwartir Daerah Pramuka Aceh saat membuka kegiatan Jambore Daerah tahun 2011 se-Provinsi Aceh di Bumi Perkemahan Nara Beutong Scout Camp, Kabupaten Nagan Raya

Tak hanya itu, penampilan Marching Band dari Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Meulaboh, Aceh Barat, juga memukau peserta kegiatan dan pengunjung yang memadati arena Pramuka. Karena dalam atraksi itu ikut memperagakan beraneka atraksi dan kesenian. Bahkan dalam pawai defile sejumlah peserta yang berasal dari 23 kabupaten/kota di Aceh juga ikut ambil bagian dalam event dimaksud.

Ketua Panitia Jambore Daerah (Jamda) Aceh Tahun 2011, Drs HT Zamzami TS MM dalam laporannya mengatakan jumlah peserta yang hadir dalam even itu sebanyak 1.104 orang yang terdiri seluruh peserta Pramuka sebanyak 723 orang, pimpinan dan Pembina pendamping kontingen masing-masing berjumlah sebanyak 46 orang, petugas pameran 46 orang, serta Pembina anggota Pramuka/peninjau 230 orang.

Terhadap pembiayaan kegiatan Jambore Daerah, kata T Zamzami, berasal dari APBK Nagan Raya Tahun 2011, subsidi dana dari Kwarda Aceh Tahun 2011, iuran peserta melalui camp fee, serta sumbangan dari BUMN dan BUMD serta donatur lainnya yang sifatnya tak mengikat.

Sementara itu, Ketua Kwarda Pramuka Aceh, Muhammad Nazar saat membuka kegiatan Jambore Daerah di Nagan Raya mengatakan pelaksanaan kegiatan kepramukaan itu, diharapkan mampu menjauhkan para generasi muda di Aceh dari penggunaan narkoba. Karena selama ini, sangat banyak generasi yang terlibat dalam penggunaan zat yang dilarang dan berbahaya itu.

Seusai meresmikan Jamda, Wagub M Nazar didampingi Wakil Bupati Nagan Raya, M Kasem Ibrahim BSc beserta pengurus Pramuka Aceh dan unsur muspida setempat, juga melakukan peninjauan ke lokasi perkemahan peserta yang disambut hangat. Bahkan sebelumnya, Wakil Gubernur Aceh itu juga menandatangani Prasasti Jambore Daerah, serta memberikan tanda jasa bagi Pembina Pramuka dari setiap kabupaten/kota di Aceh yang dianggap telah berjasa dalam membesarkan Pramuka.

Bahkan para peserta Pramuka terbaik dan tergiat dalam kegiatan itu juga mendapatkan hadiah yang berhasil diraih masing-masing peserta diantaranya, Kota Langsa meraih Juara I, Kota Subulussalam juara II, serta Kabupaten Aceh Barat Daya juara III dalam bidang tergiat. (Sumber: edi)

Ribuan Pengunjung Hadiri Pembukaan Jambore Aceh 2011

JEURAM - Tue, May 10th 2011

Penyelesaian tahap akhir pembangunan lokasi Bumi Perkemahan Seulawah Scout Camp yang berlokasi di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, terancam gagal. Pembangunan lanjutan sejumlah infrastruktur dan berbagai kebutuhan lainnya di lokasi itu kemungkinan tak bisa dilaksanakan tahun ini karena keterbatasan anggaran.

Mengingat, anggaran sebesar Rp 40 Miliar yang diajukan Gerakan Pramuka Provinsi Aceh, pihak DPR Aceh hanya menyetujui Rp 5 Miliar. Akibatnya, kegiatan Pramuka Aceh dalam tahun 2011 ini hanya dapat difokuskan pada kegiatan saja, sedangkan pembangunan fisik terpaksa ditunda pelaksanaannya.

Hal itu diungkapkan Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Provinsi Aceh, Muhammad Nazar kepada wartawan seusai membuka Jambore Daerah (Jamda) Aceh Tahun 2011 berlokasi di Bantaran Irigasi Jeuram, Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, Senin (9/5) kemarin.

Menurutnya, terbatasnya anggaran itu karena ada politik anggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Sehingga sejumlah kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan itu tak bisa dilaksanakan sepenuhnya.

“Banyak fasilitas pramuka kita (Aceh-red) yang belum sesuai standar karena politik anggaran, sehingga kita terpaksa mencari sumber lain. Contohnya Seulawah yang penyelesaiannya sudah didesak presiden untuk segera dituntaskan pengerjaannya,” kata Muhammad Nazar yang juga wakil gubernur Aceh itu.

Menurut Muhammad Nazar, dari 23 kabupaten/kota di Aceh, hanya pemkab Nagan Raya yang telah berkomitmen serius dengan memplotkan dana sebesar 1,4 Milyar untuk kegiatan ke Pramukaan. Padahal, katanya, Undang-Undang Pramuka telah menetapkan pemerintah daerah, kabupaten untuk menganggarkan dana bagi pramuka sebagai bagian dari dana pendidikan. “Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada eksekutif dan legislatief di Nagan Raya,”katannya.

Dikatakan, meski anggaran yang kini dimiliki terbatas, namun sejak empat tahun terakhir pramuka Aceh mampu memperoleh sejumlah pretasi termasuk mengirim peserta di ajang Jambore Asia Pasifik, ASEAN sebanyak 100 peserta yang sebelumnya tidak pernah terjadi.

“Jarang pernah ada jambore dibuka presiden dan ditutup wakil presiden, tapi itu terjadi di Aceh. Semoga kedepan ada perhatian dari semua pihak untuk kemajuan pramuka Aceh, katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Nagan Raya kepada wartawan kemarin mengatakan, sebanyak 1.900 orang peserta pramuka yang berasal dari Kwartir dan Kwarcab pramuka se Aceh terdiri dari Pinkoncab, Bindamping dan petugas pameran akan berada di Bumper Beutong Scout Camp selama sepekan. Mereka akan mengikuti kegiatan dengan moto Satyaku Kudarmakan Darmaku Kubaktikan itu dengan berbagai kegiatan diantarannya, Arung Jeuram (Rafting), Rakit Ban (River Tubing), susur sungai (River treking), jelajah hutan (Mountenering) dan pelatihan kewirausahaan, cross culture, serta global development vilage.

Tak hanya itu, dalam pembukaan kegiatan kemarin aneka kegiatan kesenian turut meramaikan kegiatan itu sehingga memukau pengunjung yang hadir. (Sumber: edi)

Read More

Didampingi Muhammad Nazar, Wapres Boediono menutup Perkemahan Wirakarya Nasional

TEMPO Interaktif, Banda Aceh - Senin, 06 Desember 2010

Pesawat kepresidenan yang ditumpangi rombongan Wakil Presiden Boediono mendarat di Landasan Udara TNI Angkatan Udara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, Senin 6 Desember 2010. Boediono yang mengenakan kemeja batik lengan panjang merah marun, didampingi istrinya, Herawati.

Tampak mendampingi mereka ialah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara EE Mangindaan dan Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh. Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Muhammad Nazar dan Walikota Aceh Besar Mawardi Nurdin langsung menyambut mereka di kaki tangga.

Setelah beristirahat sekitar 15 menit, rombongan Boediono akan memulai kegiatan kunjungannya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan berangkat ke Bumi Perkemahan Seulawah, Kabupaten Pidie. Di bumi perkemahan yang terletak sekitar 80 kilometer di timur Banda Aceh itu, Wakil Presiden bakal menutup Perkemahan Wirakarya Nasional VII yang dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya. Acara yang berlangsung dari 29 November hingga 6 Desember itu diikuti hampir sepuluh ribu Pramuka Penegak dan Pandega dari 30 provinsi.

Wapres Boediono (kanan) didampingi Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar dan Mendiknas Muhammad Nuh menutup Perkemahan Wirakarya Nasional di Saree, Pidie, Aceh

Agenda kedua Boediono ialah mengunjungi Kantor Balai Kota Banda Aceh yang akan diresmikan hari ini leh EE Mangindaan. Setelah itu, Wakil Presiden akan meninjau mitigasi bencana di Escape Building Ulee Lheue. Di tempat itu, Wakil Gubernur Muhammad Nazar akan menjelaskan tentang sistem penanggulangan bencana yang kini diterapkan di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam. (BUNGA MANGGIASIH)

Acungan Jempol Boediono untuk Pramuka

Mendung menggayut dan angin dingin berhembus saat rombongan Wakil Presiden Boediono tiba di Bumi Perkemahan Seulawah, Kabupaten Pidie, Senin 6 Desember 2010. Di lokasi yang terletak sekitar 80 kilometer di timur Banda Aceh itu, mereka duduk di bangunan beratap di pinggir lapang, siap menghadiri penutupan Perkemahan Wirakarya Nasional VII.

Lebih dari tiga ribu pramuka berbaris rapi di tengah lapangan yang becek sisa hujan semalam, dengan petak-petak rumput yang belum menyatu. Kompleks perkemahan seluas 120 hektar itu memang baru dibangun tahun ini demi perhelatan nasional lima tahunan yang dimulai tanggal 29 November 2010 lalu.

Pidie adalah tempat pertama yang didatangi Boediono dalam kunjungannya ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kali ini. Boediono datang ke tempat ini untuk menutup Perkemahan Wirakarya Nasional VII yang dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya. Acara tersebut diikuti hampir sepuluh ribu Pramuka Penegak dan Pandega dari 30 provinsi.

Saat Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Azrul Azwar membacakan sambutannya, gerimis turun disusul hujan deras. "Saya singkat saja karena hujan, kasihan adik-adik kita," ujarnya menutup laporan. Wakil Gubernur Naggroe Aceh Darussalam, Muhammad Nazar butuh waktu lebih lama, sekitar lima menit untuk berpidato. "Aceh adalah daratan yang aman, ramah, damai, dan kosmopolit," ucapnya. Saat ia mengatakan salam penutup, separuh pramuka yang berbaris di belakang telah mundur berteduh. Separuh sisanya memilih bertahan.

Tak hanya para Pramuka yang kehujanan, tempias hujan juga memasuki tempat para pejabat, membuat personil Pasukan Pengamanan Presiden sibuk memundurkan kursi-kursi. Mikrofon nirkabel pemimpin upacara pun mati karena hujan.

Saat tiba giliran berbicara di hadapan pramuka yang telah 12 menit dihajar hujan, Boediono pun memuji mereka. "Saya mengacungkan jempol. Apakah dengan hujan ini semangat adik-adik runtuh?" tanyanya dengan nada a la orator, hal yang jarang dilakukan pria kalem itu. "Tidaaaaak," jawab para pramuka yang telah basah kuyup di hadapannya.

Ia hanya menyampaikan dua pesan bagi peserta kemah. Pertama, saat pulang ke daerah asal, bawa serta pengalaman yang baik dalam Wirakarya. "Camkan apa makna untuk membantu berinteraksi dgn masyarakat, camkan bahwa adik-adik adalah putra Indonesia, satu bangsa," tuturnya. Boediono juga meminta partisipan menjadi motor revitalisasi gerakan pramuka di daerahnya masing-masing.

Setelah 22 menit diterpa hujan, upacara akhirnya berakhir dan peserta dibubarkan. Rupanya semangat mereka tak padam oleh guyuran air. Sebagian berlarian ke belakang panggung, berharap bisa bersalaman dan berfoto dengan Azrul.

Tidak apa-apa kehujanan? "Ya capek, dingin," kata Cut Putri, pramuka dari Simeuleue, sembari tersenyum dan menunjukkan semangatnya, merangsek ke tengah kerumunan. (BUNGA MANGGIASIH)


Sumber: tempointeraktif.com

Read More

Polisi Diharapkan Peroleh Kekuatan Ungkap Jaringan Terorisme Aceh

Takengon (ANTARA News) - Jumat, 5 Maret 2010

Polisi diharapkan peroleh kekuatan untuk mengungkap dugaan jaringan terorisme yang saat ini dalam pengejaran di pegunungan kawasan Kabupaten Aceh Besar dan Pidie, kata Wakil gubernur (Wagub) Muhammad Nazar.

"Kita semua berharap agar aparat kepolisian diberi kekuatan dalam mengungkap kasus jaringan terorisme di Aceh," katanya di sela-sela pelantikan pengurus Korps Alumni IAIN Ar-Raniry (Koniry) di Takengon, Kamis malam.

Wagub menyatakan, sebuah keprihatinan bahwa orang-orang dari luar "Serambi Mekah" telah memanfaatkan Aceh untuk pelatihan kelompok yang diduga memiliki jaringan dengan terorisme.

Kendati demikian, Muhammad Nazar juga mengharapkan operasi aparat kepolisian dalam mengejar kelompok bersenjata tersebut tidak sampai mengakibatkan jatuhnya korban warga sipil.

Operasi kepolisian mengejar kelompok bersenjata yang diduga terkait jaringan terorisme telah berlangsung sepekan lebih sejak Senin (22/3).

Pihak kepolisian mengklaim telah menangkap belasan orang dari kelompok bersenjata yang menjadikan pegunungan kawasan Jalin, Kecamatan Jantho Baru, Aceh Besar sebagai lokasi latihan tempur.

Di hadapan Bupati Aceh Tengah, Nasaruddin dan Muspida serta puluhan anggota Koniry setempat, Wagub Aceh menyatakan pentingnya pengungkapan isu terorisme itu sehingga semuanya bisa segera jelas.

Di pihak lain, Muhammad Nazar juga mengharapkan media massa tidak terlalu berlebihan dalam memberitakan isu terorisme di Aceh, yang dikhawatirkan dapat berdampak buruk bagi daerah ini yang sedang membangun pascakonflik dan tsunami.

"Artinya, beritakan juga bagaimana dukungan masyarakat Aceh kepada aparat keamanan yang sedang mengejar kelompok bersenjata di pegunungan. Selain itu, aktivitas masyarakat Aceh tetap berjalan baik dan normal," kata dia menjelaskan.

Informasi lain menyebutkan penyergapan sejumlah lokasi yang diduga digunakan kelompok bersenjata itu sebagai tempat bersembunyi dikawasan pedalaman Aceh Besar tersebut hingga kini masih dikepung aparat kepolisian Densus 88 antiteror dan Brimob Polda Aceh.

Dalam pengepungan seperti di kawasan Lamkabeue, Seulimeuem Kabupaten Aceh Besar, sejumlah aparat kepolisian dikhabarkan mengalami luka tembak dan hingga kini belum diketahui apakah jatuh korban di pihak jaringan teroris tersebut. (U/A042/K004)


Sumber

Read More

Muhammad Nazar: Tidak ada teroris di Dayah

Polisi yang saat ini tengah memburu teroris di Aceh diminta tidak mencurigai dayah (pesantren). Pasalnya, dayah sebagai tempat pengajaran Islam tidak mengajarkan kekacauan dan kekerasan kepada para santrinya.

“Tidak ada teroris di Dayah di Aceh. Islam tidak membenarkan kekacauan dan kekerasan,” kata seorang ulama di Aceh Besar, Tgk M Luthfi, kemarin.

Ucapan itu merupakan penegasan Luthfi terhadap pernyataannya di sela-sela pembukaan musabaqah cerdas cermat dan muhadharah serta fahmul kutub se-Aceh, Sabtu (6 Maret 2010) lalu. Acara itu dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Muhammad Nazar, dan unsur Muspida Aceh Besar, termasuk dari Polri dan TNI setempat. Pada kesempatan itu Tgk M Luthfi menyatakan tidak ada dayah di Provinsi Aceh yang terkait dengan jaringan terorisme.

Tgk M Luthfi adalah pimpinan Dayah Ruhul Fata yang berlokasi di Kecamatan Seulimeuem, Aceh Besar. Kecamatan yang berada sekitar 50 kilometer sebelah timur Kota Banda Aceh itu saat ini merupakan satu diantara target operasi polisi mencari kelompok bersenjata terkait jaringan teroris.

Pernyataan Tgk M Luthfi mendapat dukungan Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar. Ia mengatakan bahwa Islam adalah agama rahmatan lilalamin yang memberi manfaat dan menghilangkan mudaharat bagi umat manusia. Karenanya, Islam tidak menoleransi kekerasan dalam bentuk apa pun yang membawa nama agama.

Muhammad Nazar minta warga dayah, khususnya di seluruh Aceh, baik ulama ataupun santrinya, lebih sering melakukan program-program pengabdian sosial agama guna memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang Islam yang sebenarnya.

Muhammad Nazar juga berharap agar dayah mampu menciptakan peradaban Islami, menjadi kontrol sosial dalam pembangunan, serta memperkuat perdamaian yang telah terjalin pascakonflik di Aceh.

Konflik bersenjata puluhan tahun di Aceh yang menelan korban ribuan jiwa berakhir setelah adanya nota kesepahaman bersama antara Pemerintah dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005.

“Jangan biarkan ada orang mengusik Aceh yang sedang damai dan membangun. Karena itu, peran ulama dan Dayah harus kita perkuat dalam kehidupan pembangunan di Aceh,” tambah Muhammad Nazar.
Pemerintah Aceh, memperlakukan dayah sebagai lembaga pendidikan resmi yang harus dibina. Tetapi, syarat-syaratnya tetap di standarkan, termasuk kurikulum, manajemen, guru dan jumlah murid.

“Hal itu bertujuan agar dayah benar-benar kuat serta berperan dalam pembangunan di provinsi ujung paling barat Indonesia itu,” kata Muhammad Nazar.

Tak hanya itu. Dayah, menurut Muhammad Nazar, juga harus harus difasilitasi untuk memiliki dana tetap selain bantuan Pemerintah Aceh, misalnya lembaga pendidikan Islam itu harus memiliki lahan pertanian, perikanan dan koperasi yang dikelola secara profesional.

“Bagi hasil dari keuntungan itu tetap untuk Dayah, sehingga lembaga pendidikan agama tersebut dapat terus beroperasi guna pembinaan kepada umat,” kata Muhammad Nazar.

Read More

Aceh ambil bagian pada Peringatan Hari Sisingamangaraja XII

MEDAN – Thursday, 16 June 2011
Pemerintah Provinsi Aceh mendukung penyelenggaraan Pentas Budaya Rakyat (PBR), akan dilaksanakan pada peringatan Hari Sisingamangaraja XII ke-104 di Taman Monumen Raja Sisingamangaraja XII depan Stadion Teladan Medan, Jumat (17/6).

Bahkan Wakil Gubernur Aceh akan hadir dan membawa serta tim kesenian untuk ambil bagian pada acara itu. Soalnya peristiwa itu dianggap penting karena adanya hubungan kesejarahan antara Raja Sisingamangaraja XII dengan Aceh pada masa perjuangan dulu.

Dukungan itu disampaikan Wakil Gubernur Aceh. Muhammad Nazar, saat bertemu dengan Panitia Peringatan Hari Sisingamangaraja XII di VIP Room Bandara Polonia Medan, baru-baru ini.

Panitia terdiri dari cicit Raja Sisingamangaraja XII yaitu Raja Tonggo Tua Sinambela, Ketua Panitia Mangarimpun Parhusip, Bendahara Panitia Panogari Panggabean dan Kordinator Dana Wilson Silaen.

Pada pertemuan itu Wagub Aceh didampingi Kepala Kantor Perwakilan Propinsi Aceh di Medan, Mukhlis Azis. Keseriusan Pemprov Aceh itu juga ditunjukkan dengan mengikutsertakan tokoh masyarakat dan budaya Aceh yaitu Haji Zul, Tengku Nazarudin Bados dan Masri Yoga berbincang-bincang dengan panitia pelaksana Hari Sisingamangaraja XII.

Dalam perbincangan itu panitia menyampaikan latar belakang penyelenggaraan kegiatan seni budaya itu yang antara lain bertujuan mengenang sekaligus memasyarakatkan penghoramtan nilai-nilai kepahlawanan kepada generasi muda. Momentum itu juga untuk mengembangkan seni budaya yang diharapkan bisa menambah even-even budaya untuk meramaikan kepariwisataan Kota Medan.

Direncanakan even budaya memperingati hari Sisingamangaraja itu akan diselenggarakan setiap tahun. Menurut Tonggo Tua Sinambela, dipilihnya tanggal 17 Juni karena tanggal tersebut merupakan hari gugurnya Raja Sisingamangaraja XII, tepatnya tanggal 17 Juni 1907.

Pada kesempatan itu Wagub Aceh Muhammad Nazar mengaku sangat memahami sejarah. Yang menarik katanya, beberapa hari sebelum bertemu panitia, pihaknya mengunjungi Kesultanan Deli. Dalam pertemuan dengan kesultanan Deli kata Nazar, ada disinggung tentang hubungan Kesultanan Deli dengan Raja Sisingamangaraja XII.

Hal ini adalah lumrah mengingat dahulu ada hubungan sangat erat antara Kesultanan Iskandar Muda, Kesultanan Deli dan Raja Sisingamangaraja, kata Mangarimpun Parhusip menirukan pernyataan Wagub kepada panitia.


Sumber:www.waspada.co.id

Read More

Aceh Butuh Legislatif Berkualitas

BANDA ACEH, acehkita.com.
Oleh: Salman Mardira - 06/04/2009 - 14:17 WIB

Muhammad Nazar, Wakil Gubernur Aceh, mengimbau masyarakat agar pada Pemilu nanti memilih caleg dan calon senator yang berkualitas serta peduli rakyat.

“Aceh sangat membutuhkan adanya legislatif dan DPD yang berkualitas diparlemen dimasa mendatang,” katanya, Senin (6/4). Masyarakat diminta menggunakan hak pilihnya secara bebas tanpa ada rasa takut terhadap berbagai intimidasi.

Menurut Nazar, adanya wakil rakyat dan senator berkualitas disenayan nanti sangat menentukan pembangunan Aceh dan kesejahteraan rakyatnya ke depan. “Jadi di Pemilu nanti masyarakat harus memilih secara bebas,” sebutnya.

Terkait masih banyak parpol peserta Pemilu yang kurang menghargai masa tenang, diantaranya dengan masih membiarkan atribut Partainya bertebaran di tempat-tempat umum, Wagub meminta KIP dan Panwaslu menindak tegas mereka sesuai aturan berlaku.

Sumber:
www.acehkita.com

Read More

Muhammad Nazar Kunjungi LP Lowokwaru

Acehkita.com , Minggu 28 Januari 2007
Muhammad Nazar Kunjungi LP Lowokwaru
Reporter : Muhammad IQbal - Malang

Wakil Gubernur Aceh terpilih, Muhammad Nazar, pada Sabtu (27/01) mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan (LP) Lowokwaru, Malang, Jawa Timur. Kunjungan Nazar dalam rangka membuat profil perjalanan hidup dari seorang aktivis Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) sampai terpilih menjadi wakil gubernur yang akan dilantik pada 8 Februari 2007 mendatang.

LP Lowokwaru dipilih menjadi salah satu tempat yang mejadi sejarah bagi Nazar, karena pada medio 2003 sampai dengan 2005 dia mendekam di LP ini sebagai tahanan politik. Akhir Agustus 2005, setelah pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menandatangani nota perdamaian, Nazar dibebaskan.

Dalam kunjungan tersebut, Muhammad Nazar mengaku senang dapat kembali bertemu dengan sipir dan tahanan-tahanan yang pernah menjadi teman ketika dipenjarakan dulu. Pada kesempatan itu, pihak LP Lowokwaru memberikan bingkisan kepada Nazar dan dukungan penuh untuk memegang amanat rakyat Aceh dalam memimpin Aceh kedepan agar lebih baik.


Pendidikan Gratis
Sehari sebelumnya, pada Jumat malam, bertempat di Asrama Mahasiswa Aceh, Muhammad Nazar menyempatkan bersilaturahmni dengan komponen masyarakat dan mahasiswa Aceh di Malang. Di hadapan komponen Keluarga Tanah Rencong (KTR) Malang dan Ikatan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Aceh (IPPMA) Malang, Nazar mengungkapkan perasaan senangnya dapat bertemu kembali dengan komponen yang pertama sekali memberikan semangat kepadanya untuk maju sebagai calon wakil gubernur berpasangan dengan Irwandi Yusuf.

Pada pertengahan April 2006, ketika Nazar berkunjung ke Malang, Keluarga Tanah Rencong Malang secara implisit mendukung Nazar untuk mencalonkan diri menjadi wakil gubernur Aceh.

Dalam memerintah Aceh lima tahun mendatang, Nazar mengutarakan fokus utamanya adalah memperbaiki mutu pendidikan. Salah satu caranya dengan membebaskan biaya pendidikan dari SD sampai dengan SMU. ”Saya bersama Irwandi akan berjuang agar pendidikan di Aceh gratis. Kami rela kembali dipenjara jika menggratiskan pendidikan untuk Aceh itu adalah kebijakan yang salah,” ujarnya di hadapan seratusan hadiran yang hadir pada malam itu.

Di bidang lain, Nazar juga mengutarakan akan membangun Aceh dengan nilai-nilai moral, akuntabilitas pemerintahan, dan pelaksanaan syariat Islam yang lebih baik. Perdamaian juga mendapat perhatian yang serius dari wakil gubernur ini.

Lukman, mahasiswa pascasarjana Universitas Negeri Malang mengharapkan, pemerintahan Aceh ke depan harus lebih memperhatikan peningkatan kualitas SDM. ”Aceh itu sangat kaya dengan SDA (sumber daya alam), tapi masyarakatnya sangat miskin, ini karena SDM yang lemah. Inilah yang harus menjadi titik fokus dalam pemerintahan Aceh ke depan,” katanya kepada acehkita.com dalam logat Aceh yang masih kental.


SIRA Minta BRR Dibubarkan
Pada kesempatan yang sama, Konsul SIRA Malang yang mendampingi Nazar, Safaruddin, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias yang cukup lambat dalam membangun kembali Aceh, sehingga mengakibatkan rakyat menderita.

”Jika kerja tanpa hasil dan hanya menghabiskan dana ke hal-hal yang tidak jelas saya, rasa BRR lebih baik dibubarkan saja. Pemerintahan Aceh ke depan kami anggap cukup mampu untuk menangani rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh,” kata Safaruddin yang juga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang itu.

Kepada pemerintahan Aceh, secara tegas Konsul SIRA Malang menitikberatkan pada pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang konsisten di Aceh. ”Semua pelanggaran hukum di Aceh harus tuntas diselesaikan, tidak terkecuali pelanggran terhadap HAM,” ujarnya.

Read More

Dinas Diminta Segera Isi Daftar Anggaran

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM
Oleh: Arman Konadi - 22/04/2010 - 19:44 WIB

Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar meminta seluruh badan/dinas maupun Satuan Kerja Pemerintah Aceh, segera merampungkan pengisian seluruh Daftar Pengisian Anggaran dari proyek yang ditangani masing-masing SKPA. Lambannya penyelesaian Daftar Pengisian Anggaran berimplikasi pada serapan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh.

Hal itu disampaikan Wagub Muhammad Nazar usai penandatangan sistem pengendalian terpadu dan kolektif terhadap kegiatan APBA 2010 yang dihadiri seluruh kepala SKPA di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (22/4).

“Banyak keuntungan dari sistem ini, di samping memudahkan pengawasan, juga efisien dibanding sebelumnya dan mengubah kultur birokrasi,” kata Nazar.

Menurut Wagub, sistem ini juga upaya menghindari kecurangan terhadap kegiatan APBA. “Jika perencanaannya baik, tentu hasilnya juga begitu. Jadi kalau ada kepala dinas yang nakal akan mudah terpantau, karena dengan sistem online ini seluruh proyek dari APBA perkembangannya dapat dilihat,” ujarnya.

Sumber: www.acehkita.com

Read More

Pemerintah RI Sebaiknya Berhenti Melakukan Terorisme di Acheh

Jakarta, 24 Oktober 2001(THE ACHEH TIMES)

Muhammad Nazar : "Sampai saat ini pemerintah Indonesia belum menunjukkan suatu keikhlasan dan kemauan yang baik dalam penyelesaian konflik Acheh secara damai. Kecuali itu retorika-retorika politik pemerintah, khususnya terhadap masyarakat Internasional, menampakkan seolah-olah pemerintah ingin berunding dengan Gerakan Acheh Merdeka (GAM) dan rakyat Acheh. Sedangkan di sisi lain pemerintah secara serius masih melakukan hal-hal yang kontraproduktif dengan perundingan. Apa yang dilakukan oleh pemerintah sangat sering tidak sesuai dengan yang diucapkan, seperti penerapan OKPH."

'Pilihan referendum penentuan nasib sendiri tetap merupakan kompromi politik rakyat Acheh dalam proses perdamaian dengan Indonesia. Referendum bukanlah sesuatu yang harus dihancurkan secara brutal.'

Lebih serius lagi, berlanjutnya penghancuran rakyat sipil juga terjadi. Apa yang saya sebutkan ini merupakan satu bentuk terorisme serius yang bisa menghancurkan proses perdamaian dan penyelesaian konflik Acheh secara komprehensif. Situasi pengacauan dan penghancuran ini dapat dilihat dengan mudah dari :

1. Kebijakan dan tindakan pemerintah yang terus menerus melakukan operasi-operasi militer dengan kamuflase penegakan keamanan dan hukum seperti OKPH. Dulu pemerintah Jakarta mengatakan bahwa OKPH akan menargetkan secara selektif. Tetapi kenyataan di lapangan membuktikan bahwa rakyat sipil nampak sengaja dan lebih banyak ditargetkan. Strategi militer yang berbaju hukum ini sebenarnya sedang menciptakan suatu ketakutan dan penghancuran aspirasi social politik Acheh

2. Penangkapan dan penahanan para aktivis sipil dan pembiaran proses keadilan terhadap mereka seperti dalam kasus saya sendiri selaku pimpinan SIRA, kasus Ketua Konsulat SIRA Jakarta Raya dan lain-lain. Pemerintah nampak juga menginginkan agar sipil tidak turut menyelesaikan kasus Acheh secara damai

3. Penangkapan, penahanan hingga penembakan para perunding GAM hingga tokoh-tokoh Acheh lainnya. Padahal para perunding GAM sudah diakui dan dijamin sebagai perunding yang bisa duduk satu meja dengan wakil-wakil pemerintah untuk penyelesaian kasus Acheh. Ini jelas suatu kondisi yang sangat kontraproduktif dan bisa menciptakan suatu kekacauan yang signifikant dalam penyelesaian konflik Acheh

4. Turut mengeksploitasi isu-isu serta kejadian-kejadian global seperti kasus AS-Afghanistan. Mengalihnya perhatian publik Internasional, termasuk perhatian publik Indonesia ke kasus AS-Afghanistan nampak secara jelas memberi kebebasan terjadinya kekerasan yang lebih serius lagi terhadap Acheh baik yang dilakukan dengan pola operasi militer maupun intelligent. Sebab media massa hingga ke tingkat lokal masih mengutamakan pemberitaan kasus baru AS-Afghanistan

Dengan demikian SIRA mengingatkan seluruh rakyat Acheh dan elemen-elemen pendukung perdamaian, demokrasi, HAM dan keadilan dimanapun agar memberikan perhatian yang serius dalam menghentikan terorisme dan penindasan Indonesia dalam bentuk apapun di Acheh. Suatu kontinuitas terorisme dan penindasan terhadap rakyat Acheh bukan hanya lebih parah dari terorisme Internasional, tetapi dengan mudah bisa menghancurkan proses perdamaian dan aspirasi demokratis rakyat. Padahal rakyat Acheh perlu dibantu untuk bisa menentukan nasib mereka sendiri secara bebas. Pilihan referendum penentuan nasib sendiri tetap merupakan kompromi politik rakyat Acheh dalam proses perdamaian dengan Indonesia. Referendum bukanlah sesuatu yang harus dihancurkan secara brutal. Karena referendum bukanlah sesuatu yang haram dan perang. Karenanya juga SIRA mendesak dan meminta Internasional untuk dapat membantu mewujudkan proses perdamaian dan kebebasan Acheh secara komprehensif, termasuk menjadi mediator.

Disamping itu SIRA juga mendesak pihak pemerintah Indonesia dan GAM agar bisa melakukan gencatan senjata dan menjamin adanya kebebasan berbicara (freedom of speech) kepada pendukung kemerdekaan maupun integrasi. Ini merupakan langkah yang paling baik ketimbang pemerintah RI menggelar operasi-operasi agresif represif terhadap rakyat Acheh ataupun pihak GAM membalas menyerang pihak TNI/Polri dengan senjata. Dalam hal ini pula peningkatan keterlibatan Internasional secara resmi merupakan sesuatu yang sangat serius dan urgent. Keterlibatan Henry Dunant Center (HDC) saja belum cukup mampu untuk bisa mengkomunikasikan keinginan-keinginan kedua pihak Acheh-Indonesia.



Muhammad Nazar adalah Ketua Dewan Presidium Sentral Informasi Referemdum Acheh (SIRA). Tulisan di atas dirangkum di kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Jl. Cikini Raya No. 58 S-T, Jakarta Pusat.

Kantor SIRA: JL. T. Panglima Polem No. 13 P.O BOX 8119 Banda Acheh, SUMATERA; Telp/Fax : 0651 24043; E Mail: sirareferendum@hotmail.com


Sumber: www.malay.achehtimes.com, Arsip Photobucket AcehCenter

Read More

Indonesia: Still Restrictions On Freedom of Speech

Five years ago Indonesia embarked on a transition from authoritarian towards democratic rule following former President Suharto’s forced resignation. Many limits on freedom of expression, including restrictions on the media, political parties and labour unions were removed.

Muhammad NAZAR was sentenced to five years’ imprisonment on 1 July 2003 for his peaceful pro-independence activism with the Aceh Referendum Information Centre (Sentral Informasi Referendum Aceh, SIRA).©Private

However, other legislation which had been used to silence government critics remained, although for a short period, was not used. Where politically motivated charges were still brought, they were used mainly against independence activists in the provinces of Papua (formerly known as Irian Jaya) and Nanggroe Aceh Darussalam (NAD, formerly known as Aceh), rather than the broader range of government opponents who had been imprisoned under former President Suharto.

Moves towards greater political freedoms and respect for freedom of expression are being undermined by the prosecution and imprisonment of peaceful political, labour and independence activists, and most recently journalists. Since 1998, Amnesty International knows of 50 people who have been sentenced to prison terms for exercising their peaceful and legitimate right to freedom of expression.

Six prisoners of conscience are currently imprisoned. Ignatius Mahendra Kusuma Wardana, the Chairperson of the Yogyakarta branch of the National Democratic Student’s league (Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, LMND) and Yoyok Edo Widodo, a member of the Indonesian Street Musicians Union (Serikat Pengamen Indonesia, SPI) are serving three year prison sentences in Yogyakarta town, Central Java Province. They were convicted of “insulting the President and Vice President” after burning their portraits during a peaceful demonstration. Muhammad Nazar, the head of Aceh Referendum Information Center (Sentral Informasi Referendum Aceh, SIRA) and Reza Pahlevi, also a SIRA activist, are serving prison sentences of five and three years respectively. Both were found guilty of “spreading feelings of hostility, hatred or contempt against the government” in connection with peaceful pro-independence activities. Yohanes Wanggai and Edison Waromi were sentenced to two years’ imprisonment each in October 2003 for “rebellion” (makar). The two men were arrested while raising a flag symbolising Papuan independence in the provincial capital Jayapura in December 2002.

In the report “Indonesia: Old laws-new prisoners of conscience” Amnesty International is calling for the release of all prisoners of conscience in Indonesia. The organization is also calling for the abolition of repressive legislation, which is used to detain prisoners of conscience and severely restricts one’s right to exercise freedom of expression.




Source: asiapacific.amnesty.org

Read More

Wakil Gubernur Aceh minta MPU segera keluarkan fatwa tentang ajaran sesat di Aceh

Sumber: KOMPAS.com
Wagub NAD Minta MPU Tetapkan Fatwa
K12-11 | I Made Asdhiana | Selasa, 5 April 2011 | 21:23 WIB

BANDA ACEH, Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar meminta kepada Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh segera mengeluarkan fatwa terkait penetapan nama-nama ajaran yang bertentangan dengan agama Islam dan dinyatakan sesat.

“Penetapan fatwa ini menjadi penting untuk landasan hukum kita, sehingga pemerintah Aceh pun bisa mengeluarkan pergub, dan polisi pun bisa bertindak karena ada landasan hukumnya,” ujar Muhammad Nazar usai memimpin rapat dengan unsur muspida di jajaran pemerintahan aceh terkait maraknya penyebaran ajaran agam yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam, Selasa (5/4/2011) sore.

Disebutkan Wagub, saat ini ada beberapa ajaran agama yang menyebar di kalangan masyarakat yang terindikasi bertentangan dengan ajaran agam islam dan mulai meresahkan kehidupan warga.

“Salah satu kelompok yang terindikasi adalah kelompok yang menamakan dirinya Pengikut ajaran Milata Abraham, dan setelah dipelajari memang ajaran ini bertentangan dengan ajaran-ajaran yang ada dalam agama Islam,” jelas Wagub Nazar.

Saat ini, tambah Wagub, pemerintah meminta kepada MPU, agar bisa segera menetapkan fatwa, kriteria-kriteria ajaran agama yang dinilai sesat, sehingga semua elemen pemerintahan termasuk aparat penegak hukum bisa mengambil tindakan jika menemukan sesuatu di lapangan.

Selain itu, jajaran pemerintah diminta untuk bisa mengambil langkah-langkah proaktif, untuk membendung menjalarnya ajaran yang bertentangan ini di masyarakat.

“Sebelumnya ajaran ini berkembang di Bireun dan sudah kita selesaikan masalahnya, tapi secara mengejutkan ternyata berkembang pesat dan cepat di Kota Banda Aceh dan di beberapa kota tingkat dua lainnya, dan yang lebih mengejutkan lagi ada banyak kaum intelektual muda kita yang sudah sangat terpengaruh ideologinya, ini yang harus segera diatasi, dengan cara mengembalikan mereka ke ajaran yang benar,” jelas Nazar.

Sementara itu Wakil Ketua MPU Aceh, Ismail Yakob mengakui pihak MPU sudah pernah mengeluarkan fatwa tentang kriteria ajaran sesat di Aceh. “Ada 13 kriteria yang sudah kita tetapkan diantaranya ajaran yang dimaksud bertentangan dengan rukun islam dan rukun iman, namun fatwa ini harus direvisi kembali dan MPU akan segera mencabut fatwa lama dan mengeluarkan fatwa yang baru,” kata Ismail Yakob.

Read More

Saat Jakarta Bermain “Api”

RPP Sabang sempat menuai protes. Itu disebabkan “ulah” Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Lembaga negara ini dituding “menganulir” sembilan pasal. Jakarta bermain “api”.

Juli Saidi, Rabu 25 Agustus 2010


TAK ada asap kalau tidak ada api. Agaknya, prinsip ini disadari benar Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar, terkait pembatalan sejumlah pasal yang terkandung dalam Rencangan Peraturan Pemerintah (RPP), tentang pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada Dewan Kawasan Sabang (DKS). Akibatnya, polemik pun bermunculan.

Bak dihantam angin puting beliung. Di Aceh, masalah ini menuai berbagai protes. Tapi, entah karena alasan tak mau berlama-lama, atas restu Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Wakil Gubernur Muhammad Nazar, seketika terbang ke Jakarta dan menemui Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) serta Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo. Hasilnya, jalan yang semula diperkirakan rumit dan penuh liku, ternyata mulus.

Success story yang ditempuh Muhammad Nazar, membuat sebagian aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Aceh memberi acungan jempol terhadap orang nomor dua ini. Lihat saja, berbagai puja-puji dan dukungan moral muncul melalui pesan singkat (SMS) dan jejaring sosial facebook. Termasuk, menjemput secara khusus mantan Ketua Presidium Sentral Informasi Rakyat Aceh (SIRA) ini, di Bandara Internasiona Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh.

Yang menarik, tak kurang dari sepekan, masalah ini menjadi buah bibir di sejumlah warung kopi di Banda Aceh. Sempat muncul pernyataan: Andai saja Wagub Muhammad Nazar tak menjemput bola, bisa jadi masa depan Sabang tak jelas nasibnya. Lalu, mengarah ke soal Pilkada, 2011 mendatang. Muhammad Nazar bahkan mulai digadang-gadang untuk maju sebagai orang nomor satu Aceh.

Sebaliknya, andai saja bukan karena Kementerian Keuangan tidak mengakomodir semua pasal yang telah disepakati, 23 Desember 2009 lalu. Bisa jadi, dukungan moral terhadap Wagub Muhammad Nazar, tak mengalir begitu deras. Tapi apa lacur, nasi hampir saja jadi bubur. Padahal, semua Kementerian sudah sepakat. Kabarnya Menteri Dalam Negeri, Gunawan Fauzi, sudah membubuhi paraf sebagai tanda setuju.

Begitupun, sistem hukum dan aturan di negeri ini, tak selamanya sejalan dari hilir ke hulu. Meskipun RPP Sabang telah diserahkan kepada Kementeriaan Keuangan-setelah ada kesepakatan final pada tanggal 23 Desember 2009 lalu. Tapi, sempat enam bulan mengendap di lembaga negara ini. Terakhir, muncul kabar, kementerian itu menganulir sejumlah pasal yang ada di RPP tadi.

RPP itu kemudian dikirim kembali ke Pemerintah Aceh oleh Menteri Dalam Negeri, 10 Agustus 2010. Surat Menteri Keuangan (Menkeu), yang ditandangani Agus D.W. Martowardojo, tertanggal 20 Juli 2010, nomor S-343/MK.01/2010, menyampaikan tanggapan Menkeu terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Sabang untuk dikaji ulang.

Seketika itu juga, Pemerintah Aceh membaca surat tadi. Bayangkan, dari 17 Pasal yang menjelaskan RPP Sabang, tujuh pasal diantaranya dianulir Menkeu. Ditambah dua pasal di bidang lain. Pasal RPP Sabang yang dianulir itu salah satunya pasal 17, yang membicarakan kewenangan pengelolaan aset yang sudah dipisahkan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negera (BUMN). “Di RPP Sabang ada 7 pasal yang dianulir Kementerian Keuangan dan dua pasal dibidang lainnya,” kata Staf Ahli Pemerintah Aceh, M. Jakfar, SH, M, Hum, kepada media ini, Sabtu 21 Agustus lalu.

Itu sebabnya, kata Jakfar, Rabu dua pekan lalu, Sekretaris Daerah Aceh (Sekda), Husni Bahri TOB, Walikota Sabang, Munawarliza Zainal, Biro Hukum dan Humas, Makmur Ibrahim, SH, staf ahli Gubernur Aceh, Mawardi Ismail, dan M Jafar, SH, menuju ke Jakarta. Tujuannya, mengkomplin dari coretan Kementerian Keuangan. Sebab, RPP Sabang sudah disepakati dan final. “Rabu 11 Agustus Sekda dan juga saya berangkat ke Jakarta,” kata Jakfar, Sabtu pekan lalu di rumahnya, Beurawe, Banda Aceh.

Kamis, 12 Agustus, tim berangkat ke Jakarta dan mengadakan pertemuan di Kantor Menteri Dalam Negeri. “Kami mempertanyakan, kenapa pasal-pasal yang sudah disepakati Desember lalu, kemudian tidak disepakati lagi oleh Kementerian Keungan. Padahal, 17 pasal yang langsung berkaitan dengan RPP Sabang sudah final,” ungkap Jakfar.

Usai pertemuan kata Jakfar, mereka mengadakan konferensi pers. Alasannya, Kementerian Keuangan telah mengubah dari kesepakatan yang sudah diambil. Perubahan itu kata Jakfar, terancam RPP harus dimulai dari nol.

Kecewa? Begitulah adanya. Sebab, sesuai dengan janji Pemerintah Pusat, berdasarkan pasal 170 ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintah Aceh. PP sudah harus dikelurkan selambat-lambatnya enam bulan sejak Undang-Undang itu diundangkan. “Seharusnya, 1 Februari 2007, sudah dikeluarkan PP tersebut, dan sampai saat ini sudah terlambat tiga tahun, enam bulan,” kata Sekda Aceh Husni Bahri TOB, Kamis dua pekan lalu di Jakarta.

Persis, 23 Desember 2009, rapat terakhir dengan semua menteri digelar. Hasilnya, kata Jakfar draf yang disebut draf harmonisasi, karena menghamonisasikan dengan peraturan perundangan-undangan lainnya, dinyatakan sudah final. “Ketika itu semuanya sudah sepakat, tapi kenapa kemudian dianulir oleh Menkeu,” jelas Jakfar mengenang.

Nah, perubahan RPP tentu saja dinilai tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) dan Undang-Undang Nomor: 37 tahun 2000. Padahal RPP itu dibuat untuk melaksanakan ketentuan khusus UU Nomor: 37 Tahun 2000 tentang penetapan Perpu Nomor: 2 tahun 2000, tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas Sabang, menjadi UU, dan UU Nomor: 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Sementara dalam usul Kementerian Keuangan, Pemerintah Aceh, hanya mengunakan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan sektoral sebagai landasan pengkajian.

Bisa jadi, karena trik dan intrik pemerintah pusat yang terkesan “main api”. Anggota DKS, Munawarliza Zainal yang juga Walikota Sabang menilai, pemerintah Jakarta tidak konsisten dengan janji yang telah disepakati sebelumnya. Munawar mengaku kecewa. “Kami atas nama masyarakat Sabang dan Pemerintah Aceh kecewa atas sikap Menkeu, rakyat merasa ditipu,” katanya kepada wartawan.

Benarkah? Inilah yang jadi soal. Jumat dua pekan lalu, respon susulan muncul dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Amir Helmi, SH. Menurut Amir Helmi pemerintah pusat tidak komit dan iklas memberikan status Sabang berstatus sebagai daerah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Aceh.

Sekedar mengingkatkan saja. Sabang ditetapkan sebagai Zona Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas pada tahun 2000, melalui UU Nomor 37 tahun 2000, tentang Sabang sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk wilayah Indonesia Bagian Barat. Keputusan ini merupakan salah satu dari sembilan keputusan politik dan janji yang disepakati pemerintah pusat kepada Aceh, guna menyelesaikan konflik.

Kemudian, setelah petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menyepakati damai dengan Pemerintah RI, 15 Agustus 2005 di Helsinki Fitlandia, yang ditindaklanjuti lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Maka, status Sabang sebagai Zona Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas juga dijelaskan dalam UUPA tersebut.

Menariknya, setelah mendapat protes dari berbagai kalangan pejabat di Aceh dan wakil rakyat Aceh di Jakarta. Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar akhirnya menyatakan “sikap”, Sabtu, dua pekan lalu itu untuk bertemu langsung dengan Presiden, Susilo Bambang Yudhoyon (SBY). Agenda Wagub saat itu, menyampaikan perkembangan terakhir, dari sejumlah PP dan Perpres yang diduga masih belum menguntungkan Aceh dan UUPA.

Penyampaian protes Nazar tadi, disampaikan kepada SBY pada acara pramuka di Cibubur, Jakarta. Sabtu, dua pekan lalu. Lalu, dilanjutkan dengan Menkeu, Agus D.W Martotadojo serta jajaranya.

Dari pertemuan itu, dapat dicapai kesepakatan bahwa: RPP tentang pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Kawasan Sabang (DKS) harus mengacu dan dikembalikan, sesuai dengan UUPA dan UU nomor 37 tahun 2000 tentang Pelabuhan Bebas dan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang. “Pertemuan informal itu sudah ada kesepakatan untuk tetap menggunakan UUPA sebagai landasan RPP Sabang,” jelas Jakfar.

Nah, keberhasilan Wagub Muhammad Nazar mengembalikan fungsi RPP tadi, mendapat respon positif. Salah satunya dari Ketua Forum Bersama (Forbes) anggota DPR/DPD RI asal Aceh, M. Nasir Jamil. Nasir menyambut positif kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan Wagub Aceh dan Menkeu.

Saat kembali ke Aceh, di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Wagub disambut Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW NU) dan Sekjen Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Tgk H Faisal Ali bersama Tgk Bulqaini. Tak hanya itu, pada prosesi penyambutan juga hadir tiga anggota DPRA: Yunus Ilyas, Ibnu Rusdi (dari Partai Demokrat), dan Muslem Ayub dari Partai Amanat Nasional (PAN) serta Ketua Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), M Taufik Abda. Termasuk, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh, Ihsanuddin MZ, dan Ketua Dewan Pengurus Forum Pemantauan Pembangunan dan Perdamaian Aceh (FP3-A), T Banta Syahrizal.

Namun, tak sampai sepekan dan rasa lelah Wagub Muhammad Nzar pulih, berbagai nada miring seputar penyambutan di Bandara SIM, mencuat. Ada pihak menilai, penyambutan tadi tidak tepat dan terlalu berlebihan. Kemudian, masalah ini menyerempet kemana-mana, termasuk tudingan adanya rekayasa pencitraan yang berlebihan, yang sedang dimainkan tim sukses Muhammad Nazar untuk menuju kursi orang nomor satu Aceh pada Pilkada mendatang. “Torobosan Wagub itu bagus, tapi dengan adanya penyambutan di Bandara SIM saya kira kurang tepat, karena memang sudah menjadi kewajiban Guberbur dan Wakil Gubernur untuk membangun dan mengisi UUPA,” kata salah seorang tokoh Aceh yang dikenal dekat dengan Gubernur Irwandi Yusuf.***


Source: http://www.modusaceh.com/html/read/utama/2836/saat_jakarta_bermain_"api".html/

ModusAceh | ModusAceh | ModusAceh | ModusAceh

Read More

Ketua SIRA Divonis 5 Tahun Penjara, AS Kecam Indonesia

Tanggal: Kamis, 03 Juli 2003
Topik: Pertahanan

detikcom - Jakarta, Pemerintah Amerika Serikat mengecam pengadilan Indonesia yang menjatuhkan hukuman lima tahun penjara atas Ketua Presidium Sentra Informasi Referendum Aceh (SIRA) Muhammad Nazar.
Kecaman tersebut disampaikan Juru Bicara Departemen Luar Negeri (Deplu) AS, Richard Boucher, seperti dilansir kantor berita Associated Press (AP), Kamis (3/7/2003).

Dikatakan Boucher, AS kecewa karena pengadilan Banda Aceh menjatuhkan hukuman yang berat terhadap Nazar hanya karena ia “menggunakan haknya untuk beraktivitas politik yang damai.”

Padahal hak itu diakui dalam konvensi badan dunia PBB mengenai hak-hak sipil dan politik, atau United Nations International Covenant on Civil and Political Rights.

Menurut Boucher, vonis yang dijatuhkan Selasa (1/7/2003) lalu itu, merupakan kelanjutan serangkaian dakwaan dan hukuman penjara atas ekspresi pandangan anti-pemerintah yang diungkapkan secara damai di Indonesia.

Dituturkan pejabat tinggi AS itu, konflik Aceh tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan kekuatan militer. Menurut Boucher, satu-satunya solusi jangka panjang untuk konflik ini adalah melalui dialog politik dengan semua segmen masyarakat Aceh.

Nazar ditangkap 12 Febuari 2003 di rumahnya di Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, setelah beberapa kali memberikan ceramah atas undangan masyarakat.

Ia dituduh menyebarkan rasa permusuhan terhadap pemerintah Indonesia dan meminta masyarakat mendukung Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dua tahun lalu, Nazar dihukum penjara selama sembilan bulan dengan tuduhan yang sama.


SIRA Berterimakasih pada AS

Sementara itu, SIRA menyampaikan ucapan terimakasih kepada pemerintah AS atas perhatian dan penyesalannya terhadap vonis yang dijatuhkan pada Nazar.

“Kami atas nama Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) dan seluruh rakyat Aceh, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan penyesalan terhadap vonis hakim Indonesia selama lima tahun penjara terhadap Ketua SIRA Muhammad Nazar, dan atas perhatian pemerintah Amerika Serikat terhadap penyelesaian konflik Aceh,” demikian tulis SIRA dalam surat yang ditandatangani Presidium SIRA, Hamzah. (ita)
Sumber: detik.com




Artikel dari KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
http://www.dephan.go.id/

URL:
http://www.dephan.go.id//modules.php?name=News&file=article&sid=4275

Read More

Pemerintah Aceh ‘Bekukan’ Masa Tugas Komisi Anak

Serambi Indonesia, 23 Januari 2010, 12:01
BANDA ACEH - Di tengah laporan meningkatnya kasus anak, tiba-tiba Pemerintah Aceh melalui Sekda Husni Bahri TOB mengeluarkan surat yang intinya tidak lagi memperpanjang masa tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Aceh. Salah satu yang mendasari keputusan itu karena telah terbentuk Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan lembaga resmi Pemerintah Aceh. Wagub Aceh, Muhammad Nazar yang dimintai tanggapannya seputar tidak diperpanjang lagi masa tugas KPAID Aceh mengaku belum dapat laporan tentang hal itu.

Namun, dalam pandangan Wagub Muhammad Nazar, pascakonflik dan bencana tsunami, banyak anak Aceh yang menjadi korban, baik korban tindak kejahatan maupun hak-hak mendapatkan akses pendidikan. Karenanya, keberadaan KPAID Aceh tetap dibutuhkan, tentunya dengan tugas-tugas dan kewenangan yang dipertajam pada pengawasan dan membantu dinas/badan terkait ketika dibutuhkan. Sebab, kata Nazar, ada sisi-sisi yang tidak mungkin dilaksanakan oleh Badan Perlindungan Anak dapat saja dilakukan oleh komisi. Bahkan, lembaga-lembaga masyarakat madani yang melakukan pengawasan dan memberdayakan kepentingan anak harus lebih banyak di Aceh. Karena anak-anak adalah sumber daya dan andil masa depan sebuah bangsa dan negara.

Tetapi, komisi dan lembaga-lembaga tersebut diharapkan tidak terlalu bergantung pada APBA. Artinya, dapat saja bekerja sama dan dengan donatur dan lembaga lain untuk mencari sumber pembiayaan, dan Pemerintah Aceh siap merekomendasikan. “Tapi apabila dananya cukup, daerah tetap akan memberikan perhatian,” kata Nazar. Dikatakan Nazar, kalau secara hukum tidak bermasalah, tidak apa-apa. Karena, lembaga-lembaga non-pemerintah yang tidak ada kaitan dengan pemerintah sama sekali bisa hadir, apalagi ini, komisi nasional yang semi pemerintah. “Itu kan sama seperti Komisi HAM, walau sudah ada Depkumham tetapi komisi tetap dibutuhkan. Paling tidak untuk tugas-tugas pengawasan dan pemberian data-data yang luput dikerjakan oleh pemerintah,” ujarnya. Yang paling penting diingat, lanjut Nazar, tugas-tugas yang dilakukan oleh komisi tidak overlap dengan dinas/badan tetapi kehadirannya justru harus dapat membantu pemerintah dan masyarakat dan ada koordinasi penuh serta dikelola secara profesional.


Tidak diperpanjang
Informasi pembekuan KPAID Aceh tersebut disampaikan Drs Anwar Yusuf Ajad yang menjabat sebagai Ketua KPAID Aceh periode 2006-2009 dengan mengutip surat Nomor:260/1663 tanggal 20 Januari 2010 yang diteken Sekda Aceh, Husni Bahri TOB. “Sayangnya, Sekda Aceh tidak menggunakan dasar-dasar pertimbangan yang terbaru sebelum menentukan sikap. Sekda malah mengabaikan rekomendasi (dukungan) DPRA untuk kelanjutan KPAID Aceh, dukungan keberadaan KPAID Aceh dari KPAI, dan pencabutan status quo pembentukan KPAID dari KPAI. Kami menduga Pak Sekda lebih mengedepankan telaahan staf, meski itu juga penting,” kata Anwar Yusuf Ajad. Dalam surat yang ditujukan kepada KPAID Aceh disebutkan, pada 18 Januari 2010 dilakukan telaahan staf (Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh) Nomor 260/PA/019/2010 tentang Perpanjangan Masa Jabatan KPAID.

Yang menjadi dasar pertimbangan tidak memperpanjang lagi masa tugas KPAID Aceh antara lain Surat Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tanggal 26 Maret 2008 Nomor: 158/KPA/III/2008 tentang Status Quo Pembentukan KPAID, bahwa untuk sementara waktu diharapkan agar tidak membentuk KPAID baik berdasarkan keputusan gubernur maupun bupati/walikota. Menurut Anwar Yusuf Ajad, dasar pertimbangan yang digunakan (Surat KPAI Tanggal 26 Maret 2008 Nomor: 158/KPA/III/2008 tentang Status Quo Pembentukan KPAID) merupakan kesalahan, karena pada 3 Juli 2008 KPAI sudah mengirimkan surat Nomor: 306/KPAI/VII/2008 kepada seluruh gubernur/bupati/walikota di Indonesia tentang pencabutan status quo pembentukan KPAID.

“Nyatanya surat pencabutan status quo itu diabaikan, namun yang dijadikan dasar malah surat terdahulu tentang Status Quo Pembentukan KPAID,” kata Anwar Yusuf. Dilanjutkan Anwar, Sekda Aceh juga tidak mempertimbangkan rekomendasi (dukungan) DPRA Nomor: 230/3626 Tanggal 22 Desember 2009 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh. DPRA mendukung dan merekomendasikan Drs Anwar Yusuf Ajad, Yulismawati SP, Muhammadiyah Nurdin, Drs Yuswar Yusuf, Muhammad Dali SH, Muhammad Zaki SH Mk.n, dan Saifullah SSos.I sebagai calon pengganti anggota KPAID Aceh periode 2010-2012. Rekomendasi yang diteken Ketua DPRA, Drs Hasbi Abdullah itu mengharapkan kepada Gubernur Aceh mempertimbangkan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku.

Juga ada dukungan keberadaan KPAID Aceh dari KPAI yang ditujukan kepada Gubernur Aceh, yang antara lain menyebutkan karena sampai sekarang KPAI belum berhasil membentuk KPAI Perwakilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Keppres Nomor 77 Tahun 2003, maka dimohon kepada Gubernur Aceh bisa meneruskan kepengurusan KPAID Aceh periode 2009 untuk masa bakti kepengurusan 2010-2012. Namun, lanjut Anwar Yusuf, Sekda Aceh seperti tak pernah menganggap semua pertimbangan/rekomendasi/dukungan dari berbagai pihak lainnya, tetapi menutup suratnya dengan menyebutkan, “dengan telah terbentuknya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan lembaga resmi Pemerintah Aceh untuk menangani masalah perlindungan anak, maka KPAID Aceh tidak perlu diperpanjang lagi masa tugasnya.”


Amanat Undang-Undang
Anwar juga mengutip surat Mendagri tertanggal 13 September 2005 yang ditujukan kepada gubernur/bupati/walikota seluruh Indonesia tentang pembentukan KPAID. Dalam surat itu antara lain ditegaskan, menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada anak Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 20 menyatakan bahwa, “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengamanatkan, “Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.” Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Keppres Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan, “Apabila dipandang perlu dalam menunjang pelaksanaan tugasnya, KPAI dapat membentuk perwakilan di daerah.


Sangat mendukung
KPAI, menurut Anwar Yusuf Ajad sangat mendukung pembentukan KPAID Aceh mengingat tingginya kasus anak, sejak masa konflik hingga pascatsunami. Malah, kata Anwar, KPAI akan menjadikan KPAID Aceh sebagai proyek percontohan dalam hal penanganan kasus anak. Anwar mencontohkan, selama 2009, tercatat 58 kasus anak yang masuk ke KPAID Aceh. Dengan berbagai keterbatasan anggaran yang dimiliki, KPAID telah berusaha maksimal untuk melakukan pendampingan atau advokasi terhadap hak-hak anak sebagaimana diamanatkan undang-undang. “Hingga kini masih ada 45 kasus lagi yang belum berhasil kami selesaikan. Kasusnya sangat beragam, mulai dari penelantaran oleh orang tua sampai pelecehan seksual. Kami berharap bisa terus bermitra dengan Pemerintah Aceh, tetapi kenyataannya oleh Pemerintah Aceh keberadaan KPAID dianggap tak perlu lagi,” demikian Anwar Yusuf Ajad.

Sumber:
http://aceh.tribunnews.com/news/view/22416/pemerintah-aceh-bekukan-masa-tugas-komisi-anak
http://aceh.tribunnews.com/news/printit/22416

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Link Artikel Terkait:
http://bataviase.co.id/detailberita-10561486.html
http://beritasore.com/2010/01/23/pemerintah-aceh-bekukan-kpaid/
http://www.theglobejournal.com/kategori/politik/aceh-bekukan-komisi-perlindungan-anak.php
http://www.acehkita.com/berita/bekukan-kpaid-23-lsm-kecam-pemerintah-aceh/

Read More

600 Naskah Aceh Kuno Tersimpan di Brunei Darussalam

JAKARTA - Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar menyatakan tekadnya untuk memboyong kembali sekitar 600 naskah (Manuscripts) kuno hasil karya ulama dan cendikiawan Aceh masa lalu, yang saat ini tersimpan di Brunei Darussalam. Wagub menyatakan tekad tersebut sebagai bagian dari usaha menyelamatkan dan melestarian sejarah Aceh.

Rencana pengembalian naskah kuno Aceh dari negara tetangga itu, diutarakan Wagub Muhammad Nazar dalam pertemuan dengan kepala Museum Nasional Dra Retno, SS,. M.Si di Gedung Museum nasional, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (25/8). Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Museum Negeri Aceh (MNA), Drs Nurdin AR.

Selain di Brunei, naskah Aceh juga tersebar di Malaysia dan sejumlah perpustakaan dan arsip sejumlah negara Eropa. "Berbeda dengan Raja Melayu, Kerajaan Aceh banyak menuliskan buku-buku, paling banyak soal hukum dan kemiliteran," ujar Nazar yang mengaku menaruh minat sangat besar dalam bidang sejarah dan kebudayaan.

Disebutkan, nasakah kuno Aceh sebagai bagian dari karya sejarah Aceh harus diselamatkan. "Selama ini kalau mau membvaca Aceh terpaksa kita harus berkunjung ke museum dan arsip luar negeri," katanya. Kepala Museun Aceh Nurdin Ar mengaku prihatin dengan raibnya berbagai nasakah klasik Aceh dan belakangan banyak ditemukan di Malaysia. "Saya pernah dihubungi oleh pihak asing yang mencari naskah kuno Aceh. Tentu saja saya tolak," kata Nurdin AR. Kepala Museum Retno SS juga menyatakan keprihatinan serupa. Menurutnya harus ada usah-usaha untuk menyelamatkan naskah-naskah penting tersebut.


Menulis Buku
Wagub juga menyampaikan pihaknya bersama sebuah tim sedang memulai melakukan riset untuk menulis buku yang berisi tentang diaspora (penyebaran) Aceh pra kolonial Belanda. "Karena itu kami ingin melihat silsilah raja dan negarawan Aceh yang tersebar di Jawa. Kami ingin mendapatkan naskah itu dari Museum ini," ujar Nazar, seraya menyebutkan bahwa tim tersebut juga akan berangkat ke Leiden Belanda, London dan lain-lain.

Hanya saja, Kepala Museum Nasional Dra Retno mengatakan lembaga yang dipimpinnya sama sekali tidak memiliki lagi naskah yang diharapkan. "Setelah Museum berpisah dengan Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional, sebagian besar dari naskah tersebut diboyong ke Perpustakaan dan Arsip. Di Museum tidak punya lagi," kata Retno sembari mempersilakan Wagub Nazar melakukan riset di Perpustakaan dan Arsip.


Sumber: Serambi Indonesia
26 Agustus 2009
http://serambinews.com/news/600-naskah-aceh-kuno-tersimpan-di-brunei-darussalam

Read More