Muhammad Nazar: Tidak ada teroris di Dayah

Polisi yang saat ini tengah memburu teroris di Aceh diminta tidak mencurigai dayah (pesantren). Pasalnya, dayah sebagai tempat pengajaran Islam tidak mengajarkan kekacauan dan kekerasan kepada para santrinya.

“Tidak ada teroris di Dayah di Aceh. Islam tidak membenarkan kekacauan dan kekerasan,” kata seorang ulama di Aceh Besar, Tgk M Luthfi, kemarin.

Ucapan itu merupakan penegasan Luthfi terhadap pernyataannya di sela-sela pembukaan musabaqah cerdas cermat dan muhadharah serta fahmul kutub se-Aceh, Sabtu (6 Maret 2010) lalu. Acara itu dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Muhammad Nazar, dan unsur Muspida Aceh Besar, termasuk dari Polri dan TNI setempat. Pada kesempatan itu Tgk M Luthfi menyatakan tidak ada dayah di Provinsi Aceh yang terkait dengan jaringan terorisme.

Tgk M Luthfi adalah pimpinan Dayah Ruhul Fata yang berlokasi di Kecamatan Seulimeuem, Aceh Besar. Kecamatan yang berada sekitar 50 kilometer sebelah timur Kota Banda Aceh itu saat ini merupakan satu diantara target operasi polisi mencari kelompok bersenjata terkait jaringan teroris.

Pernyataan Tgk M Luthfi mendapat dukungan Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar. Ia mengatakan bahwa Islam adalah agama rahmatan lilalamin yang memberi manfaat dan menghilangkan mudaharat bagi umat manusia. Karenanya, Islam tidak menoleransi kekerasan dalam bentuk apa pun yang membawa nama agama.

Muhammad Nazar minta warga dayah, khususnya di seluruh Aceh, baik ulama ataupun santrinya, lebih sering melakukan program-program pengabdian sosial agama guna memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang Islam yang sebenarnya.

Muhammad Nazar juga berharap agar dayah mampu menciptakan peradaban Islami, menjadi kontrol sosial dalam pembangunan, serta memperkuat perdamaian yang telah terjalin pascakonflik di Aceh.

Konflik bersenjata puluhan tahun di Aceh yang menelan korban ribuan jiwa berakhir setelah adanya nota kesepahaman bersama antara Pemerintah dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005.

“Jangan biarkan ada orang mengusik Aceh yang sedang damai dan membangun. Karena itu, peran ulama dan Dayah harus kita perkuat dalam kehidupan pembangunan di Aceh,” tambah Muhammad Nazar.
Pemerintah Aceh, memperlakukan dayah sebagai lembaga pendidikan resmi yang harus dibina. Tetapi, syarat-syaratnya tetap di standarkan, termasuk kurikulum, manajemen, guru dan jumlah murid.

“Hal itu bertujuan agar dayah benar-benar kuat serta berperan dalam pembangunan di provinsi ujung paling barat Indonesia itu,” kata Muhammad Nazar.

Tak hanya itu. Dayah, menurut Muhammad Nazar, juga harus harus difasilitasi untuk memiliki dana tetap selain bantuan Pemerintah Aceh, misalnya lembaga pendidikan Islam itu harus memiliki lahan pertanian, perikanan dan koperasi yang dikelola secara profesional.

“Bagi hasil dari keuntungan itu tetap untuk Dayah, sehingga lembaga pendidikan agama tersebut dapat terus beroperasi guna pembinaan kepada umat,” kata Muhammad Nazar.

Posted in: Arsip 2010